Jakarta, Kaltimnow.id – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Gibran menyusul berbagai aspirasi dan kritik yang muncul dalam sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah terkait pelaksanaan program pemerintah.
“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG & KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).
Menurut Gibran, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Selain itu, langkah tersebut juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Andi, meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan MBG guna dilakukan audit secara transparan.
“Sub poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi,” kata Andi, Senin (15/6/2026).
Selain menyoroti MBG, mahasiswa juga meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Mereka juga mendesak pemerintah dan otoritas moneter mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak semakin menekan perekonomian masyarakat.
Di sela aksi tersebut, sejumlah perwakilan mahasiswa mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran di lingkungan Istana Kepresidenan yang berada tidak jauh dari lokasi demonstrasi.
Pemerintah menegaskan berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk MBG dan KDMP. (Ant)
