Samarinda, Kaltimnow.id – “Petani masih jauh dari kata sejahtera” itulah sepenggal pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun.
Pernyataan tersebut diungkapkan Muhammad Samsun bertepatan dengan Hari Tani Nasional, yang diperingati 24 September setiap tahunnya.
”Karena dapat dilihat dari masyarakat petani yang kesulitan untuk berproduksi maksimal sebab satu kendalanya, yakni harga pupuk penyakit atau kelas kesah petani adalah ketika sedang panen namun harga anjlok tetapi sebaliknya jika tidak panen harga justru naik,” ungkapnya.
Sekedar informasi, sesuai persetujuan Presiden RI pertama, Soekarno pada tahun 1960 Hari Tani Nasional pertama kali di tetapkan pada 24 September, hal tersebut dilakukan sebagai ungkapan mengenang sejarah perjuangan para petani terbebas dari penderitaan.
Lanjut Muhammad Samsun menyampaikan, hukum pasar terjadi ketika produksi melimpah maka harga akan turun.
Diketahui, masyarakat sekarang mampu memproduksi dengan jumlah besar, akan tetapi petani perlu sarana dan prasarana, seperti pengairan, bibit unggul hingga pupuk.
“Namun masyarakat kerap kesulitan mendapatkan pupuk, pun dapat pasti harganya tinggi. Akhirnya produksi petani tidak bisa mencukupi biaya hidup. Sementara, jika tidak diberikan pupuk maka produktivitas akan menurun. Ketika itu, berarti pendapatan petani menjadi kecil,” jelas Samsun.
Maka menurutnya, perlu ada campur tangan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk mengatur regulasi distribusi pupuk untuk mencari pupuk yang relatif lebih murah dibandingkan harga sekarang.
“Berbicara dukungan pemerintah, saya tidak melihat ada keseriusan terhadap petani kita. Kita lihat dari permasalahan agraria. Permasalahan lahan, banyak lahan pertanian justru dialihfungsikan menjadi lahan tambang,” ujar Samsun.
”Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kita. Jika dilihat lagi dukungan APBD dari pemerintah untuk pengembangan pertanian sangat minim sekali,” sambung legislator dari fraksi PDI Pejuangan itu.
Kalau dari jumlah Rp 15 Triliun, yang diberikan kepada Dinas Pertanian paling tidak sekitar Rp 65 Miliar saja, bahkan tidak sampai satu triliun.
“Masih jauh sekali, padahal saya lihat banyak sekali program-program yang harus dilakukan oleh dinas pertanian tanaman pangan dan dinas-dinas terkait dengan pertanian dalam arti luas untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
