Samarinda, Kaltimnow.id – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia kembali turun ke jalan, hal ini terjadi diberbagai daerah, seperti Jakarta, Yogyakarta, Samarinda, hingga Papua.
Dengan hastag #IndonesiaGelap menjadi tema massa aksi dalam menyuarakan aspirasi mereka.
Dilansir dari trending topik media sosial X pada Selasa (18/2) #IndonesiaGelap masih berada diurutan teratas. Sebagian besar para pemilik akun X mengungkapkan keresahan mereka mengenai kondisi Indonesia saat ini.
Sebelumnya, hastag ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program Makasi siang gratis di Wamena, Papua, Senin (17/2) kemarin yang berujung ricuh setelah pihak kepolisian memblokade para pelajar.
Para pelajar menuntut adanya Pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.
Di tempat terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahannya di X menyebutkan “Banyak kebijakan yang ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,”.
Terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia
Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Koordinator Aksi UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menilai kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/02).
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
Kelima, para mahasiswa mendesak pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
