Nduga, Kaltimnow.id – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga Papua masih menyandera pilot pesawat Susi Air Philip M pada 7 Februari lalu.
Terhitung hingga hari ini, Jumat (17/2), sudah 10 hari pilot tersebut dibawa oleh KKB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.
Sebelumnya, pihak KKB sempat mengupload foto dan video yang memperlihatkan kondisi dari Philip. Dalam unggahan tersebut, terlihat sang pilot dikawal oleh sejumlah pasukan KKB lengkap dengan senjata api dan panah.
Dalam salah satu video itu, Philip menyampaikan pesan singkat “Papua OPM menangkap saya untuk Papua Merdeka,” katanya.
“Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam,” tambah Philip.
Di tempat terpisah, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakatan Penjabat (Pj) Bupati Nduga Namia Gwijangge meminta waktu untuk bernegosiasi dengan pihak KKB agar Philip yang merupakan berkebangsaan Selandia Baru itu dapat dibebaskan.
“Dari bupati meminta waktu dia akan nego terlebih dahulu,” kata Yudo di The Tribata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) kemarin.
Berdasarkan pernyataan tersebut, Yudo mengatakan sprajurit TNI masih dalam status menunggu. Pihaknya pun juga menyanggupi jika dilakukan Namia untuk bernegosiasi.
“Kita penuhi permintaan Bupati Nduga,” ujarnya.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa menambahkan, upaya dialog juga dilakukan oleh tokoh agama hingga tokoh masyarakat.
“Masih dilakukan pendekatan atau soft approach oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, upaya soft approach itu mempunyai batas waktu tertentu.
“Waktu sudah berjalan beberapa hari, dan kami TNI-Polri juga punya SOP yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Ditanya mengenai batas waktu itu, Saleh engga menyampaikannya. Ia hanya berkata jika waktunya telah usai, tetapi pendekatan tidak menghasilkan, maka apparat akan melakukan upaya penegakan hukum.
“Tidak bisa saya putuskan atau sampai kan, karena ini sesuatu yang harus kita rahasiakan. Tetapi saya sampaikan, jika waktunya telah tiba, maka TNI-Polri akan melakukan Tindakan penegakan hukum secara terukur, terpilih serta terarah,” terang Saleh.
Saat ini, kata Saleh, telah mempersiapkan prajurit TNI-Polri yang terseleksi untuk melakukan Tindakan penegakan hukum itu.
“Kita sudah bekali dan sudah memberikan arahan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, antara lain pengekan HAM,” tutup Saleh. (Ant)
