Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, membahas terkait kegiatan program kerja tahun anggaran 2023 di Balikpapan, pada Senin 6 Maret 2023 lalu.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, mengatakan bahwa raker tersebut membahas sejauh mana realisasi pekerjaan dari masing-masing dinas pada tahun 2022 dan program apa saja yang telah dan akan dikerjakan pada tahun 2023.
“Kemarin kita rapat kerja sama renja. Namun, renjanya belum berjalan ternyata mereka belum punya rencana kerja untuk tahun 2024, jadi mereka belum bisa memaparkan renjanya,” ujarnya, saat ditemui usai kegiatan Dialog Publik Peringatan Internasional Women’s Day, pada Sabtu (11/03/2023).
Dirinya menyampaikan, bahwa dalam penyampaian rapat kerja tersebut, Dinas PUPR mendapatkan anggaran sekitar Rp 3,5 triliun untuk infrastruktur di tahun 2023 ini.
“Dari 3,5 triliun itu ada berbagai bidang termasuk jalan kemudian bangunan-bangunan, yaitu ada beberapa bangunan kemarin mangkrak itu dilanjutkan kembali. Contohnya di stadion Sempaja yang dibelakang itu sekarang lagi dilanjutkan di 2023. Kemudian 3 rumah sakit (RS) yaitu RSUD AWS, RS. Korpri, dan RS Kanujoso Balikpapan, itu dilanjutkan lagi,” terang Veridiana.
Yang juga menjadi perhatian komisi III, lanjutnya, bahwa ada sekitar 201 kilometer atau sekitar 22,5 persen jalan provinsi yang rusak.
“Kami harap ini menjadi perhatian dan prioritas terutama pada koneksi jalan yang menjadi nadi ekonomi,” sebut Veridiana.
Maka, untuk mempercepat proses belanja daerah dengan APBD yang sebesar Rp 3,5 triliun tersebut, Veridiana menyebutkan, pihak dinas telah melakukan lelang dini untuk perencanaan pembangunan daerah di Kaltim.
“Dan untuk mempercepat proses belanjanya, karena ini besar angkanya 3,5 triliun itu, akan dilakukan lelang dini. Pertama yang perencanaan-perencanaan itu sudah dilelang, jadi lelang dini itu terlaksana dari bulan Februari kemarin,” lanjutnya.
Dirinya mengharapkan, pelaksanaan APBD jangan sampai tertunda agar daya serapnya maksimal dan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
“Kita meminta kepada pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, karena semua daerah membutuhkan anggaran yang sama, walaupun ada hal-hal teknis yang dipertimbangkan,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
