Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas di Kaltim Perlu Dipercepat

Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota dewa terus mendorong percepatan proses Akreditasi seluruh rumah sakit dan Puskesmas yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, terus ingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebab, dengan didapatnya akreditasi bagi pelayanan kesehatan, itu menjadi salah satu syarat untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pasalnya, Puji sapaan akrabnya, juga melihat bahwa banyak rumah sakit yang memiliki peralatan canggih. Menurutnya, hal itu juga perlu dukungan tenaga medis atau sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, sehingga di dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni, percuma punya alat canggih tapi tidak digunakan, karena tidak ada SDM nya,” jelasnya.

Legislator Karang Paci itu, menyatakan Komisi IV DPRD Kaltim, terus berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung akreditasi di pelayanan dasar seperti puskesmas.

“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya.

Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” kata Puji.

Dirinya mengakui, bahwa SDM kesehatan di Kaltim masih belum merata.

Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan cukup, tetapi tidak merata. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan dokter spesialis.

“Kami harus dorong bagaimana dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” sebutnya.

Dia juga menyebutkan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan.

Maka hal ini, harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh.

“Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis, itu perlu diperhatikan,” tuturnya.

“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” sambung Puji.

Termasuk BPJS, kata Puji, pihaknya juga sekarang mau melihat lagi.

Karena dengan adanya COVID -19 kemarin, ternyata begitu banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS dan kesehatan.

“Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami, Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,” tukasnya. (tia/adv/dprdkaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *