Samarinda, Kaltimnow.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mempertanyakan peran Pertamina terkait pengelolaan distribusi dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Samarinda.
Hal itu disampaikannya karena melihat antrean panjang kendaraan di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Samarinda belakangan ini.
“Saya menegaskan bahwa Pertamina perlu segera memperbaiki sistem distribusi BBM agar bisa mengatasi masalah antrean panjang di SPBU-SPBU Samarinda yang kerap terjadi,” ujar Andi Harun saat ditemui di kantornya, pada Kamis (23/11/2023).
Dirinya menduga antrean kendaraan terjadi karena adanya kelangkaan pasokan BBM, meski menurut pandangannya kuota BBM di Samarinda masih berada dalam batas normal.
“Setahu saya kuota itu nggak pernah berkurang. Tapi kenapa bisa terjadi kelangkaan, berarti ada sesuatu,” tegas Andi Harun.
Maka itu, dalam hal ini, dirinya kembali mempertanyakan peran Pertamina, sebab persoalan antrean kendaraan ini tidak hanya terjadi di Kota Samarinda.
“Ini bukan bukan sekali dua kali terjadi, dan tidak mungkin ada sebuah peristiwa yang berulang-ulang kalau tidak terjadi sesuatu,” papar Andi Harun.
Kemudian, dia berpendapat,
Kemungkinan ada pengalihan sebagian kuota BBM secara ilegal ke sektor industri atau usaha tertentu dengan berbagai modus.
“Apa ini benar-benar langka persediaannya. Padahal kuota tetap normal tapi terjadi kelangkaan yang mengakibatkan antrean yang panjang, bukan menutup kemungkinan kalau kuota BBM itu dialihkan ke industri,” tuturnya.
Selain itu, Andi Harun juga menyebut kemungkinan adanya praktik ilegal seperti penggunaan mobil yang dimodifikasi untuk mengambil BBM. Selain itu, dirinya juga menggambarkan terkait keberadaan Pertamini yang tersebar di berbagai warung dan toko kelontong.
“Dengan berbagai macam modus sering terjadi di kota ini, diambil dengan mobil-mobil biasa yang sudah di modifikasi sehingga ketersediaan pasokan BBM di Samarinda atau ditempat lain kurang,” ucapnya.
Menurutnya, Pertamina semestinya bisa lebih tegas menegakkan aturan untuk mencegah berbagai kecurangan sehingga distribusi dan ketersediaan BBM di SPBU bisa lebih terjamin.
“Tapi kewenangan pemerintah kan terbatas tidak bisa memiliki kewenangan sampai kesana. Padahal Pertamina kalau mau melaksanakan kewenangannya sangat mungkin,” ujarnya. (adv/diskominfo samarinda)
