Samarinda, Kaltimnow.id – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, bersama anggota komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda untuk membahas penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kota Tepian. RDP ini merupakan respons atas aspirasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menekankan tanggung jawab pemerintah kota dalam menangani kemiskinan ekstrim.
Puji, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa PMII meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda.
“Pemerintah harus serius dalam penanganan, penanggulangan, dan percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kota Samarinda,” ujar Puji, setelah RDP di kantor DPRD Samarinda.
Puji menjelaskan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, tidak hanya Dinsos yang terlibat, tetapi juga lebih dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kota Samarinda. Ini termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan lain-lain.
“Kami berharap agar semua OPD dapat berkolaborasi secara lebih erat dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim ini dengan memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan,” tambah Puji.
Puji juga menyoroti bahwa fokus hanya terhadap Dinsos sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kemiskinan ekstrim adalah tidak tepat. Ia menegaskan bahwa semua dinas harus berperan aktif dalam menjalankan program-program yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrim.
“Mahasiswa hanya memfokuskan pada Dinsos, seolah-olah itu adalah kesalahan dari Dinsos semata. Padahal, kami telah meminta data dari berbagai dinas dan mendapati bahwa ada beberapa program yang telah dilaksanakan untuk menekan kemiskinan ekstrim,” jelas Puji. (adv/dprdsamarinda)
