Samarinda, Kaltimnow.id – Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) nomor urut 2, Rudy Mas’ud, menanggapi isu miring terkait dugaan dinasti politik yang menyeret keluarganya. Tuduhan ini muncul seiring masuknya beberapa saudara Rudy dalam dunia politik dengan jabatan strategis, seperti Rahmad Mas’ud yang kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Balikpapan setelah periode 2019-2024, serta Hasanuddin Mas’ud dan Syahariah Mas’ud yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim.
Rudy yang selalu tampak bersemangat saat bertemu warga, menyampaikan dalam sebuah video yang tersebar di media sosial bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi.
“Dipilih, yang memilih adalah rakyat. Jadi bukan penunjukan, kita bukan appointed tapi elected. Siapa yang menentukan itu adalah masyarakat, dan rakyat yang memilih itu,” jelasnya.
Rudy menekankan, jika keluarganya terus dipercaya oleh masyarakat, itu karena mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengabdi.
“Kapasitas ini adalah kemampuan, kapabilitas ini adalah pengetahuan,” ujarnya.
Menanggapi isu ini, Associate Professor Dr. Elviandri, ahli Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), menjelaskan bahwa politik dinasti adalah bagian dari sejarah kepemimpinan. Dalam sejarah, dinasti politik sangat umum, bahkan Islam sendiri berkembang di bawah dinasti politik selama tujuh abad, seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
Namun, dalam sistem demokrasi saat ini, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Prof Elvi menekankan pentingnya menilai proses pemilihan secara demokratis dan substansial, bukan sekadar prosedural.
“Jika ingin mengkaji apakah ini dinasti politik atau bukan, gunakan demokrasi substansial,” jelasnya.
Prof Elvi mengingatkan bahwa dalam demokrasi, proses adalah hal utama, bukan siapa yang terpilih.
“Elektabilitas adalah yang menjadi tolak ukur dalam pemilu, bukan semata kompetensi,” pungkasnya.(*)
