Gaza, Kaltimnow.id – Sedikitnya enam warga Palestina dilaporkan tewas akibat dua serangan drone Israel yang menyasar pos polisi Palestina di Jalur Gaza dan Khan Younis. Serangan terjadi secara terpisah antara Kamis (26/2/2026) malam hingga Jumat (27/2) dini hari.
Mengutip laporan Al Jazeera, empat korban tewas berasal dari wilayah al-Mawasi, Khan Younis. Sementara dua korban lainnya berasal dari Gaza bagian tengah, dekat kamp pengungsi Bureij.
Selain korban jiwa, sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan medis di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan di Gaza.
Dua Pos Polisi Palestina Jadi Target
Dua serangan drone tersebut sama-sama menargetkan pos polisi Palestina. Serangan pertama menghantam pos pemeriksaan di persimpangan al-Maslakh, kawasan al-Mawasi, Khan Younis. Serangan kedua menyasar pos polisi di dekat pintu masuk kamp pengungsi Bureij, Gaza bagian tengah.
Serangan ini memicu kecaman dari kelompok Hamas. Mereka menilai aksi tersebut merusak upaya para mediator dalam menjaga fase gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
Hamas juga menuding Israel terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang disebut telah dicapai pada 10 Oktober 2025.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa jatuhnya korban jiwa di tengah masa gencatan senjata menunjukkan sikap Israel yang tidak menghormati proses mediasi internasional.
Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “pengabaian terang-terangan pendudukan Zionis terhadap upaya para mediator” serta “pengabaian total terhadap Board of Peace dan perannya”.
“Pembicaraan negara-negara penjamin tentang penghentian perang tidak memiliki substansi nyata di lapangan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Situasi Gaza Dinilai Kian Memburuk
Jurnalis Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, melaporkan bahwa kekerasan masih terus terjadi meski kesepakatan gencatan senjata telah diumumkan.
“Israel telah memperjelas bahwa Israel tidak akan bertanggung jawab untuk mengatur kembali sisa-sisa kehidupan di Gaza,” ujar Azzoum.
“Itulah mengapa kita dapat melihat bahwa segala bentuk pemulihan layanan [publik] sebelumnya, termasuk kepolisian … akan digagalkan,” tambahnya.
Di sisi lain, situasi kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan signifikan. Meski sebagian blokade dibuka, arus keluar-masuk warga masih sangat terbatas.
Menurut laporan Otoritas Penyeberangan dan Perbatasan Gaza, pada Jumat hanya 50 warga Palestina yang diizinkan keluar dari Gaza, terdiri atas 13 pasien dan 37 pendamping. Sebanyak 41 warga lainnya dilaporkan kembali ke wilayah tersebut.
Ribuan pasien disebut masih menunggu izin untuk menjalani perawatan medis di luar Gaza, sementara fasilitas kesehatan setempat beroperasi dalam kondisi yang memprihatinkan.
Bantuan Kemanusiaan Masih Minim
Dari sisi logistik, distribusi bantuan juga dinilai jauh dari kebutuhan. Pada Kamis, tercatat 286 truk bantuan memasuki Gaza, padahal wilayah tersebut membutuhkan sedikitnya 600 truk logistik setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.
Sebanyak 37 organisasi bantuan internasional dilaporkan dihentikan Israel di perbatasan karena diminta menyerahkan detail pribadi staf mereka.
Salah satu lembaga yang terdampak adalah Oxfam International. Organisasi ini menyebut kebijakan tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan.
“Di Gaza, keluarga-keluarga tetap bergantung pada bantuan eksternal di tengah pembatasan masuknya bantuan yang terus berlanjut,” tulis Oxfam International dalam pernyataannya.
Organisasi itu juga menyoroti bahwa pembatasan bantuan terjadi bersamaan dengan serangan militer yang masih berlangsung.
“Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serangan militer, penghancuran, pengungsian, perluasan pemukiman, dan kekerasan pemukim mendorong meningkatnya kebutuhan kemanusiaan,” tulis mereka.
Konflik yang belum sepenuhnya mereda ini kembali menimbulkan kekhawatiran global atas keberlanjutan gencatan senjata dan memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. (Ant)
