Samarinda, Kaltimnow.id – Rapat Paripurna ke-28 digelar DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan agenda pendatanganan kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim atas rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 dan sambutan Gubernur Kaltim, di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, pada Selasa (09/11/2021).
Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim Fathul Halim melaporkan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 kepada anggota DPRD Kaltim, anggaran belanja Provinsi Kaltim senilai Rp 11,5 triliun.
Fathul Halim pun mengapresiasi pimpinan DPRD yang telah meluangkan waktu untuk mengkaji dan menganalisa keuangan provinsi.
“Berkat sinergi atas rancangan KUA-PPAS 2022 telah disepakati hari ini, saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang telah mendukung rancangan kerja tahun 2022 dalam KUA-PPAS” ucapnya.
Ia menyebut anggaran pendapatan tahun 2022 dalam KUA-PPAS sebesar Rp 10,85 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,85 triliun. Kemudian dana transfer sebesar Rp 4,26 triliun.
Dari segi belanja, direncanakan akan mengalokasikan Rp 11,5 triliun untuk belanja SKPD, belanja operasional, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Terakhir dari sisi pembiayaan, segi penerimaan pembiayaan dialokasikan Rp 876.59 miliar yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Segi pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 236.62 miliar yang direncanakan untuk penyertaan modal.
“Di Belanja modal, bangunan gedung dan belanja modal serta aset tetap,” ucap Fathul Halim.
Atas kesepakatan KUA-PPAS tahun 2022 itu, ia berharap antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kaltim terus bersinergi.
“Kami percaya kerjasama tim TAPD dan banggar terjalin selama ini merupakan modal dasar untuk menghadapi tantangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Oleh karena itu pemerintah berharap agar sinergi ini lebih baik,” ucapnya.
Sehubungan dengan itu, Muhammad Samsun menerangkan, sisa defisit terhitung tinggal sedikit. Pihaknya bersama Pemprov Kaltim masih banyak yang harus dibahas terkait Rancangan APBD murni ini.
“Nanti kita ada pembiayaan. Kita akan coba gali lagi dari Kementerian, ada bantuan keuangan. Siapa tahu nambah lagi. Penutupan defisitnya itu masih ada pembahasan-pembahasan lagi masih panjang. Kalau tidak ada kan kemungkinan ada Silpa tahun anggaran yang lalu yang tidak terealisasi,” terang Samsun.
Prioritas pengalokasian dana akan menyesuaikan dengan RPJMD yang sedang berjalan. Salah satunya, sarana infrastruktur, peningkatan SDM, dan pendidikan.
Penulis: Cintia
