Samarinda, Kaltimnow.id – Pada Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, pihaknya masih melakukan finalisasi terkait pengesahan APBD Kaltim tahun anggaran 2022 sebelum diketok pada rapat paripurna Selasa besok.
“Kita finalisasi, menyelesaikan. Insyaallah nanti malam kalau clear ini semua, penyelesaian jam 8 malam, tapi kalau tidak, ya besok pagi. Jadi clear semuanya,” ucapnya pada media usai memimpin Rapim DPRD Kaltim, di gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim, pada Senin (29/11/2021).
Makmur menyampaikan, ada beberapa catatan terkait Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang nantinya akan disampaikan. Namun, pihaknya masih fokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas waktu pengesahan APBD tahun 2022.
“Permendagri ini harus diikuti dan dijalankan dengan baik, sehingga tidak terkejar waktu, walaupun sebenarnya waktunya masih ada,” katanya.
Politisi dari partai Golkar itu menegaskan bahwa, pokok pikiran (Pokir) anggota dewan bukan hanya untuk melaksanakan program-program DPRD saja. Justru juga untuk melaksanakan program pemerintah.
“Pokok pikiran ini jangan diartikan seolah dewan saja. Kita juga menyampaikan suatu program pemerintah supaya tepat. Artinya, program tersebut berkesinambungan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan diartikan pokok pikiran ini seolah lingkup dalam dewan saja. Tapi ini secara keseluruhan, semua punya hak. Justru kita membantu Gubernur sebenarnya,” tegas Makmur.
Selanjutnya, anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyebut, seluruh program-program, baik itu yang disusun oleh DPRD Kaltim maupun Pemprov Kaltim harus disinkronkan, sehingga diperlukan pembahasan mengenai itu.
“Selama ini mereka (Pemprov Kaltim) yang menyampaikan. Sekarang, kita yang menyampaikan bahwa terkait dengan pendapatan Rp 10,86 triliun. Kemudian komponen PAD. Intinya, apa yang mau kita sampaikan ini harus sudah clear. Daripada dikemudian hari muncul di Paripurnakan,” ujarnya pada awak media.
Lanjut legislator dari partai Golkar itu mengatakan, laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim harus mencerminkan sikap dari lembaga, sehingga dapat memperjelas finalisasi yang selama ini dilakukan melalui berbagai pembahasan.
“Kalau saya berharap, jangan lagi pola pembahasan anggaran APBD tahun 2021 terjadi seperti sekarang ini. Aturannya berubah-ubah, kebijakan berubah-ubah, kemudian pembahasan sering tidak menemukan solusi. Jadi kita berharap, nantinya di pembahasan APBD selanjutnya bisa belajar dari pengalaman yang ini,” pungkas Sarkowi.
Penulis: Cintia
