Samarinda – Perhutanan Sosial di Provinsi Kaltim terus bergerak, tidak hanya dari sisi luasan. Namun juga dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
“Saya selaku Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kalimantan Timur mengharapkan kebersamaan kita semua yaitu unsur Pemerintah Provinsi, UPT Pusat, pemegang ijin, dan NGO untuk bahu membahu merealisasikan target Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Amrullah dalam pembukaan Pelatihan Pendekatan SIGAP untuk pendamping Perhutanan Sosial dan Penyuluh Kehutanan di Kalimantan Timur, Selasa 4 Februari 2020.
Selama tiga hari (4-7 Februari), sebanyak 35 peserta yang mewakili Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Tani Hutan, Koperasi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mendapatkan peningkatan kapasitas tentang pendekatan SIGAP.
Pendekatan SIGAP dikembangkan The Nature Conservancy yang kini menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. SIGAP (Aksi Inspiratif warga untuk perubahan) mengedepankan potensi dalam implementasinya. Pendekatan SIGAP ini sudah diterapkan di wilayah pesisir (Wakatobi), 99 kampung di Berau dan kini perhutanan sosial.
Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS Kalimantan timur), YKAN dan Yayasan Nastari sebagai fasilitator.
Amrullah meminta para pendamping tidak hanya mengejar target luasan, melainkan juga pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Ia menjelaskan perkembangan terkini luasan perhutanan sosial di Kalimantan Timur. Hingga Februari 2020, realisasi luasannya sebesar 151,535,75 hektare.
Pemerintah Kaltim diberikan target untuk menuntaskan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas ± 399.298 Ha dan potensi Kemitraan Kehutanan seluas ± 320.000 Ha. Baru sekitar 21 persen capaian luasan target perhutanan sosial di Kaltim.
Kepada para pendamping, Amrullah berharap dapat mengembangkan usaha ekonomi dalam wilayah kerjanya.
Tujuannya, kata dia, agar desa-desa berkembang sehingga perhutanan sosial juga memberi manfaat langsung ke warga yaitu kesejahteraan.
“Saya meminta pendamping dan penyuluh dapat mengimplementasikan isi pelatihan ini ke wilayah kerjanya, sehingga cita-cita masyarakat yang sejahtera dan hutan Lestari dapat terwujud,” ujar dia.
SIGAP merupakan pendekatan berbasiskan potensi yang mengedapankan hal-hal positif dan apresiatif terhadap potensi yang dimiliki oleh warga masyarakat.
“Berdasarkan pengalaman positif yang sudah dilakukan warga, maka akan mendorong inspirasi, impian serta inovasi masyarakat dalam mengelola hutannya,” ujar Manajer Kawasan Lindung dan Pemberdayaan Masyarakat YKAN Taufiq Hidayat dalam kesempatan yang sama. (kmn)
