Samarinda, Kaltimnow.id – Dalam Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru, Komisi gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim serta Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), pada Senin (22/08/2022).
RDP yang terlaksana di Gedung D, lantai 3, di kawasan kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda itu dipimpin oleh anggota komisi II DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid yang menyebutkan bahwa ini adalah salah satu upaya eksekutif dan legislatif untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dibidang perikanan.
“Kita mendorong pemerintah untuk membuat UPTD baru bernama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tujuan pembentukan UPTD ini tidak lain untuk memaksimal penerimaan Negara,” ujarnya.
Menurut politisi perempuan dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, pembentukan UPTD baru di Provinsi Kaltim ini sangat diperlukan agar sektor perikanan bisa lebih terorganisir.
“Iya jadi ini sangat urgent. Mengingat laut kita sangat luas dan ikannya banyak, kita butuh tempat untuk mengorganisir semua itu agar bisa dikelola Negara. Dan, ada penerimaan buat negara, itu intinya,” tutur Ely sapaan akrabnya.
Dia mengatakan, bahwa nantinya, PPI ini akan tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kaltim. Dirinya, mengaku sudah membuat kesepakatan untuk mempercepat proses pembentukannya.
“Sebab hal ini se-urgent itu. Dengan laut kita luas dan nelayan banyak, semua harus kita organisir dengan baik,” ucapnya.
Ely juga menyampaikan, selain mendorong terbentuknya UPTD baru, pihaknya juga mendorong, agar pihak perusda dapat mengikuti Plan Bisnis Perikanan.
“Kita beri masukan agar bisnis perikanan itu ditangkap supaya harga-harga stabil dan layak. Kita juga menggaet BKIPM supaya mereka memberikan pencerahan bagaimana mengekspor, mengemas dan izin-izin yang diperlukan,” paparnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan pembentukan UPTD ini bertujuan mengelola aset-aset DKP Kaltim, serta untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada di Benua Etam.
“Hari ini yang sudah terbangun itu di Balikpapan, tapi belum ada main power tetap dan masih honorer. Sehingga perlu dibuat UPTD supaya bisa dikelola dengan baik,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
