Samarinda, Kaltimnow.id – Peringatan Hari Tani Nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) diwarnai dengan sejumlah aksi unjuk rasa, salah satunya yang terjadi di DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (26/9/2022).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh petani yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kaltim.
Para demonstran mewakili petani dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim dengan membawa traktor yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Aksi ini dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2022.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar 70 petani ini membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menuntut penyelesaian masalah pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk alat traktor petani, perbaikan akses jalan, tata kelola pertanian dari hulu hingga hilir dan menaikkan harga jual TBS (Tandan Buah Segar), serta menolak kriminalisasi terhadap petani.
“Masalah tentang bagaimana mempermudah akses mendapatkan BBM, lalu masalah hak asasi tani, masalah pupuk, bibit, jaminan pasar, jaminan permodalan, serta masalah tindakan kriminalisasi petani yang di lapangan, kami minta dihentikan. Masalah tentang tanah Adat, tahan Ulayat yang di daerah kita ini tergeserkan bahkan dirampas,” jelas ketua DPW SPI Kaltim, Wahyudi.
Pengunjukrasa akhirnya diterima masuk oleh anggota DPRD Kaltim dan duduk bersama untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menerima massa aksi di gedung E Lantai 1. Dia ditemani anggota DPRD lainnya dari Komisi III, Syafruddin.
“Jadi, sebetulnya selama ini mereka (petani) tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang akses mendapatkan BBM, sebenarnya saya baru mendapat informasi juga dari OPD terkait bahwa mereka bisa mendaftar di SIMPOKTAN dan KUSUKA untuk mendapatkan kartu khusus,” terang Seno.
Buntunya arus informasi itu juga akan dibawa DPRD Kaltim kepada pemerintah. Dia meminta pemerintah untuk lebih masif mensosialisasikan kebijakan, agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
“Tidak hanya beberapa petani saja, ini tadi mendapatkan strecing atau prioritas dan nanti kita akan panggil OPD terkait tentang perkebunan, pertanian, dan perikanan. Di mana mereka ingin adanya partisipasi pemerintah untuk mendapatkan informasi di dinas terkait,” tutur Seno.
Mengenai akses BBM, menurut Seno Aji, juga akan difasilitasi pihaknya. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijkan, namun belum sampai implementasinya ke masyarakat.
“Perlu disosialisasikan lagi supaya informasi diterima oleh seluruh petani kita yang ada di Kaltim,” tegasnya.
“Karena kita pada saat pengawasan angka petani kaltim meningkat saya kira itu sudah sesuai tapi ternyata ada hambata di bawah yang peru dilihat lagi maka akan dipanggil OPD tersebut,” pungkas Seno. (tia/adv/dprdkaltim)
