Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara mengenai rencana peralihan mobil listrik sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.
Terkait instruksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan, masyarakat akan melirik tanpa himbauan jika energi listrik lebih hemat dan murah.
“Mobil listrik sama juga ketika energi listrik lebih hemat dan lebih murah dibandingkan dengan BBM, otomatis masyarakat akan melirik tanpa himbauan apapun, pasti akan berhitung dan mencari. Namun, kalau kenyataannya energi listrik lebih mahal maka masyarakat juga tidak bisa dipaksakan,” kata Samsun.
Dirinya manyampaikan, bahwa terkait dengan kelistrikan di Indonesia, saat ini masih dimonopoli dan penyaluran energi listrik masih dipegang oleh PLN (distributor tunggal).
“Tentu tahu sendiri bahwa prinsip ekonomi dimonopoli satu pihak, maka konsumen tidak akan mendapatkan nilai yang lebih karena memang harga benar-benar ditentukan sendiri oleh distributor tunggalnya,” ungkap Samsun.
Namun, apabila ada kompetisi/pesaing yang bukan hanya PLN alias ada perusahaan lain yang melakukan distribusi kelistrikan di Indonesia, kata Samsun, maka akan terjadi persaingan.
“Ini cukup bagus yang kemudian menguntungkan masyarakat. Mengambil contoh kalau pengiriman barang jaman dulu melalui Pos Indonesia (kantor pos saja) setelah dibuka regulasinya membuat banyak perusahaan membuka jasa pengiriman seperti Tiki, Jne, dan Jnt. Itu akan lebih bersaing, tentu yang diuntungkan adalah konsumen (masyarakat),” jelasnya.
Kemudian, telekomunikasi dahulu hanyalah Telkomsel, dan kemudian kebijakan dibuka lalu masuklah Indosat, XL dan sebagainya, akhirnya menjadi bersaing.
“Saya beranggapan kalau PLN (distributor tunggal) yang kemudian harga naik dan disetujui oleh pemerintah. Nyatanya PLN sebagai perusahaan penyalur listrik BUMN juga tidak begitu mendapat untung. Sama halnya dengan minyak yang hanya boleh di distribusi oleh Pertamina,” ujar Samsun.
Diakhir, dirinya juga menerangkan, jika nanti distribusi kelistrikan banyak yang menangani maka akan menjadi persaingan positif dan memicu keuntungan pada masyarakat.
“Karena bersaing secara harga yang lebih murah membuat orang tidak keberatan untuk kebijakan penggunakan kompor listrik, ataupun mobil listrik,” tuturnya.
“Akan menjadi masalah ketika ada penggantian ke energi listrik tetapi harga lebih tinggi. Berarti pemerintah perlu membuka regulasi juga yang bukan hanya untuk PLN tetapi supaya terjadi persaingan, agar jangan fokus ke satu perusahannya saja,” pungkas Samsun. (tia/adv/dprdkaltim)
