Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Jasno meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengambil langkah antisipasi dalam anggaran penanggulangan bencana.
Pasalnya, penanggulangan bencana bukanlah tugas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda semata saja. Melihat anggaran yang ada justru dinilai tak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BPBD.
“Tentunya BPBD ini banyak sekali yang dilakukan, apalagi tuntutan kerjanya. Dimana mereka menangani bencana seperi banjir, tanah longsor dan lainnya,” katanya, pafa Senin (26/09/2022).
Kemudian, dirinya pun meminta pihak pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR untuk melakukan beberapa langkah antisipasi, seperti relokasi Sungai Karang Mumus (SKM), pengerukan parit-parit yang sedimentasinya mulai meninggi dan memaksimalkan sungai-sungai alam.
“Jika tidak dilakukan pembangunan atau pekerjaan itu, maka masyarakat akan terkena imbasnya. Seharusnya daerah itu bisa dialiri air, jadinya ke pemukiman warga. Karena sungai-sungainya tidak dapat menampung secara maksimal,” ujarnya.
Tak hanya sampai disitu saja, Jasno pun beberapa kali sempat bertemu dengan Kepala BPBD Samarinda dan mengajukan untuk menambah anggaran di tahun 2023 untuk dapat menunjang kinerja.
“Semoga di tahun depan kita maksimal, apalagi menyangkut soal bencana, terutama banjir,” pungkasnya. (ant/adv)
