Samarinda, Kaltimnow.id – Hearing bersama komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kepala Dinas PUPR Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, tidak diketuknya APBD Perubahan tahun anggaran 2021 berpengaruh besar terhadap progres pembangunan di Kaltim.
Hal itu diungkapnya pada media usai rapat di kantor DPRD Kaltim gedung E lantai 1, pada Rabu (17/11/2021) kemarin.
“Tentu, dengan APBD Perubahan yang tidak diketuk sangat berpengaruh untuk progres pembangunan. Tapi ya, tetap jalan apa yang ada saja, berdasarkan hasil lelang yang ada,” ungkapnya.
Ia mengatakan, proyek berjalan yang paling banyak belum selesai hingga akhir tahun 2021 ini adalah infrastruktur jalan di provinsi.
“Jalan masih yang paling besar. Ini diantaranya, jalan provinsi mulai dari Kaliorang, Talisayan, Tanjung Redeb, Sebulu, Lembuswana Sebulu hingga Mahulu masih termasuk prioritas,” kata Fitra.
Sementara itu, terkait dengan proyek pembangunan Fly Over Rapak, Balikpapan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih berharap adanya kucuran anggaran dari APBN.
“Kita harap itu dari APBN. Sementara kita belum alokasikan, tapi kita usulkan ke APBN melalui PUPR. Memang belum ada informasi dari pusat, dari Kaltim sendiri diusulkan secepatnya,” terangnya.
Untuk jalan poros Mahulu, kata Aji Muhammad Fitra Firnanda, pihaknya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 30 miliar. Dimana, jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran untuk pembangunan jembatan di daerah tersebut.
Termasuk jalan pendekat Pulau Balang, Dinas PUPR Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahannya. Namun, jumlah anggaran yang ada belum mampu menuntaskan penyelesaian pembebasan lahan.
“Itu masih bergerak kalau masalah anggaran, karena kita berharap di jalan akses pendekat itu bisa diserahterimakan dari perusahaan. Kan di situ ada perusahaan, kemudian ada milik Pemkot, ada milik masyarakat. Setidaknya, perusahaan dan Pemkot tidak perlu pembayaran,” pungkasnya.
Penulis: Cintia
