Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Salehuddin, mengatakan ini bertujuan untuk menekan angka putus sekolah di Benua Etam.
Dia menyampaikan, bahwa hanya 20 persen jumlah anak kurang mampu yang harus diterima bersekolah, pasalnya salah satu alasan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi.
“Regulasi yang berlaku mengatakan hanya 20 persen jumlah anak kurang mampu yang harus diterima bersekolah. Tapi, kami upayakan naik hingga 30 persen,” kata Salehuddin.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengatakan, dengan melakukan revisi Perda No.16/2016 itu dianggap menjadi salah satu opsi memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kaltim.
Dirinya mengatakan, anak-anak di Kaltim sudah sepatutnya mendapatkan akses pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Sebab, hal itu, kata Salehuddin, juga sudah menjadi bagian dari hak anak untuk mendapat pendidikan.
“Salah satu misi Provinsi Kaltim adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kami targetkan angka putus sekolah terus turun meskipun secara bertahap,” tuturnya.
Melalui, data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kaltim mencatat angka capaian penyelesaian pendidikan SMA/sederajat di provinsi itu masih pada angka 74,26 persen.
BPS Kaltim mencatat sebesar 96,82 persen siswa SD/sederajat di Kaltim menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang tepat pada tahun 2021, tanpa ada keterlambatan yang signifikan.
Melihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kaltim, pada periode 2019-2021, jenjang pendidikan pada penduduk berusia 16-18 tahun masih jauh di bawah 100 persen.
Namun, APS pada rentang usia 16-18 tahun mengalami kenaikan dari 81,88 persen pada 2020, menjadi 82,10 persen pada 2021
Maka itu, dirinya mengajak semua pihak mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim dan berharap segera menyelesaikan revisi Perda Pendidikan itu di DPRD.
“Kami akan segera membahasnya bersama pihak terkait. Kami berharap, revisi Perda bisa memberikan dampak positif sektor pendidikan Kaltim. Kami juga mengapresiasi semua pihak yang sudah berkontribusi dalam hal ini,” pungkas Salehuddin. (tia/adv/dprdkaltim)
