Samarinda, Kaltimnow.id – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi peran media dalam meningkatkan pengawasan partisipatif. Acara ini berlangsung di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, pada Sabtu (14/07/2024) malam.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, yaitu Ketua PWI Kaltim Abdurahman Amin, mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fahri. Dalam diskusi, Ebin Marwi mengungkapkan beberapa fakta kerawanan di hari pemilihan, salah satunya adalah larangan mahar politik.
“Mahar politik seperti kentut, bisa dirasakan tapi sulit dibuktikan. Banyak kasus terjadi tetapi tidak terungkap. Salah satunya adalah kasus Lanyala, diminta puluhan miliar tetapi kasusnya kandas di tengah jalan,” jelas Ebin.
Ebin juga menekankan bahwa mahar politik sangat merusak birokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun undang-undang telah melarang praktik ini, namun sulit untuk mengungkapnya. “Ini sangat mengancam demokrasi tetapi sulit untuk dibuktikan,” tegasnya.
Sebagai Direktur LBH SIKAP Balikpapan, Ebin juga mengungkapkan bahwa saat ini para calon kepala daerah yang memiliki modal besar sedang berbelanja partai di Jakarta. “Itu sangat merusak. Apa gunanya kita melaksanakan Pilkada,” lanjutnya.
Ebin berharap seluruh pihak, termasuk insan pers, dapat berperan penting dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak. Selain itu, ia juga berharap agar kewenangan Bawaslu bisa ditingkatkan agar setiap pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti dengan tuntas.
“Bawaslu tidak seperti KPK. Harapan saya adalah adanya peningkatan kewenangan dengan penyadapan, agar setiap temuan dan kasus mahar politik bisa diselesaikan dengan tuntas,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menyampaikan bahwa pers sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada pada November 2024 mendatang. Menurutnya, peran media lebih dari sekadar melaporkan tahapan Pilkada. Media juga harus memperkenalkan profil dan rekam jejak calon kepala daerah kepada masyarakat.
“Media juga harus menginformasikan profil bakal calon-calon kepala daerah, sehingga masyarakat memiliki referensi yang kuat dalam memilih pemimpin mereka,” kata Abdurrahman.
Rahman mengkritisi kecenderungan media yang saat ini hanya fokus pada figur-figur yang sering muncul di panggung politik. Menurutnya, banyak calon potensial lain yang kurang mendapatkan perhatian.
“Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.
Rahman juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme wartawan dalam konteks demokrasi yang sehat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada kepercayaan mereka terhadap wartawan individu. Media harus menjadi sumber informasi utama yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan tertentu dan harus dapat diandalkan oleh masyarakat untuk mengetahui tahapan Pilkada serta sepak terjang calon-calon kepala daerah,” pungkasnya. (*)
