Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus pintar dalam mengoptimalkan peluang dari semua potensi yang dimiliki daerah.
Sebab, dirinya melihat banyak potensi yang dapat dihasilkan di Benua Etam ini, mulai dari Sumber Daya Alam (SDA) hingga dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi dalam bidang energi dan sumber daya mineral.
“Seperti di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ada perusahaan besar yang mengoperasikan pabrik semen, maupun pabrik methanol pengolah batu bara,” ucapnya memberi contoh.
“Peran BUMD bisa dioptimalkan dalam membaca peluang tersebut, dengan ikut berpartisipasi sebagai sub kontraktor pendukung keperluan perusahaan,” sambung Agiel.
Namun, dia juga mengapresiasi, langkah salah satu BUMD Kaltim yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP), yang getol mengurus saham partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen dari kerja sama dengan PT Pertamina Hulu Mahakam, pengelola Migas Blok Mahakam.
“Nantinya jika sukses dialihkan pengelolaan PI 10 persen tersebut kepada BUMD pasti berimbas pada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Dirinya mengatakan, jika perusahaan-perusahaan besar di Kaltim bermitra dengan BUMD, tentu akan berdampak pada peningkatan PAD, pastinya bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Jika BUMD memiliki rencana kerja yang jelas, target PAD yang maksimal dan terukur, tentunya pihak DPRD Kaltim akan mendukung penuh langkah BUMD dan meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendorong terkait penyertaan modal perusahaan, supaya tumbuh dan berkembang,” tegas Agiel.
Dia menilai, selama ini BUMD Kaltim tidak menunjukkan performa yang ekstra. Setiap kali presentasi bersama Komisi II, kinerja yang disampaikan hanya sebatas normatif, tidak berani melakukan lompatan dan percepatan pertumbuhan kinerja.
“Mereka semestinya berani berekspansi, dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki Kaltim, kami optimis mereka bisa. Tinggal tingkatkan kompetensi dan dan kapasitas yang mumpuni, dalam hal ini perlu dukung penyertaan modal yang sesuai dengan lompatan yang diinginkan,” katanya.
Berbicara soal modal kerja, Agiel mengatakan, BUMD juga mesti berani bekerja sama dengan perbankan asalkan nilainya terukur, jadi tidak terpaku pada penyertaan dari pemerintah saja.
“Perusahaan harus menunjukkan portofolio yang bagus dan juga harus sesuai dengan rencana capaian kinerja,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
