Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti sejumlah kendala dan tantangan terkait aspek pendidikan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub, dirinya menyampaikan bahwa kendala tersebut menjadi salah satu tantangan Pemprov Kaltim untuk membangun fasilitas yang memadai bagi pendidikan di wilayah 3T.
Menurutnya, ketika ingin membangun sekolah untuk satuan pendidikan tertentu di daerah 3T, tidak selalu harus mengikuti standar aturan secara umum.
“Sebab kalau memenuhi standar yang normal, misalnya jumlah siswa yang tercukupi atau tidak untuk dibentuk (sekolah) di situ. Ya enggak akan maju-maju,” kata Rusman sapaan akrabnya, Jumat (20/10/2023).
Oleh sebab itu, kata Rusman, membangun sekolah di daerah 3T memang benar-benar perlu kebijakan untuk kepentingan pendidikan.
“Apalagi jika daerah 3T yang dimaksud berada di daerah perbatasan dan terluar, maka ada kepentingan nasionalisme kita di situ,” tegasnya.
Ia tidak ingin ada anak yang tinggal di daerah perbatasan, tapi bersekolah di negara lain.
“Misalnya ada anak dari daerah perbatasan justru sekolahnya di negara lain yang dekat dengan rumah mereka. Jadi kita harus memperhatikan hal itu,” kata Rusman.
Lebih lanjut legislator dari fraksi PPP itu mengatakan, pembangunan sekolah memiliki rumusnya sendiri.
Biasanya, ketika ingin membangun SMP, maka harus melihat dari jumlah potensi lulusan yang akan dihasilkan.
Namun, jika konteksnya adalah daerah 3T tidak akan mungkin menggunakan teori tersebut.
“Ada kepentingan bangsa yang lebih besar di situ. Makanya kadang-kadang bisa saja ada sekolah di situ (daerah 3T) tapi siswanya lebih sedikit,” sambung Rusman.
Rusman melanjutkan, dengan standar-standar pembangunan sekolah yang biasanya mempertimbangkan jumlah lulusan murid harus dikesampingkan, bagi daerah 3T jelas tidak bisa disamakan.
“Jadi kalau di daerah 3T, pasti tidak mengacu ke standar normal. Tapi mengacu ke kepentingan politik negara. Jangan kalau mau bangun sekolah di daerah 3T harus terpenuhi standarnya. Ya enggak pintar-pintar nanti orang,” pungkasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
