Samarinda, Kaltimnow.id – Kurangnya jumlah pendidik alias guru untuk anak berkebutuhan khusus mendapat sorotan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyebut, penetapan sekolah inklusi dari pemerintah di Samarinda dirasa masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengajar.
Dia mengaku, pihaknya sudah rapatkan dengan pemerinntah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
“Terkait SDM pengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut sudah kita rapatkan dengan Disdikbud. Akan ada pelatihan khusus nantinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sri mengatakan, persoalan pendidikan memang masih menjadi perhatian utama dari Komisi IV DPRD Samarinda.
“Pasalnya masih ada beberapa hal yang terjadi, diantaranya kasus bullying, kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, anak jalanan (Anjal) dan bahkan anak putus sekolah,” jelasnya.
Dengan kondisi masih banyaknya terdapat problem di dunia pendidikan di Kota Tepian ini, tentunya bisa mempengaruhi penilaian sebagai kota layak anak (KLA).
“Saya berharap bukan hanya melakukan pelatihan untuk guru inklusi tetapi tenaga pendidik ini bisa menerima insentif lebih lagi, lantaran mengajar di luar bidangnya,” pungkasnya. (adv/dprd samarinda)
