Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), bersama Dewan Masjid, dan pelaku usaha melakukan rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, pada Selasa (21/06/2022).
Bupati Kukar Edi Damansyah yang memimpin rakor menegaskan, program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang di eksekusi melalui “Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Leading sektor TKPK ialah Bappeda Kukar, dengan menggandeng Dewan Masjid, beserta pelaku usaha, diharap dapat mengoptimalkan langkah Pemkab Kukar untuk menekan angka kemiskinan.
“Kalau program ini berjalan dengan baik, maka banyak persoalan lain yang akan terselesaikan dan ini untuk memastikan data-data yang telah dilakukan oleh OPD terkait dan juga Dewan Masjid. Hal ini juga untuk mensinkronisasikan kembali data dengan teman-teman perusahaan pada program CSR, dengan begitu tak ada lagi program yang tumpang tindih,” ungkap bupati.
Edi Damansyah Paparkan Skema Kerja Sama Penanggulangan Kemiskinan
Bagi Edi Damansyah, masjid adalah rumah besar, selain untuk beribadah, juga bisa berperan besar dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu sebagai mitra pemerintah, Dewan masjid meminta para pengurus masjid didorong untuk menangani warga-warga pra sejahtera di sekitar masjid dan harus memiliki data profil warga baik dermawan, menengah maupun pra sejahjtera. Saat ini, Dewan Masjid Kukar sudah memiliki data tersebut dengan program E-Masjid.
“Dari sisi agama berdosa bila membiarkan ada masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal kita. Paling tidak tetangga sebelah rumah yang harus diperhatikan dan begitulah maksud saya masjid harus memiliki data masyarakatnya yang berada 40 rumah baik itu disisi kiri, kanan, depan dan belakang masjid,” ungkap Edi.
Pendataan yang dilakukan Dewan Masjid Kukar, untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan bantuan baik itu masalah ekonomi, pelatihan hingga spiritual bisa mendapat bantuan.
“Dengan data yang selalu up to date maka kita bisa bekerja dengan maksimal, misalkan masyarakat tersebut tidak punya pekerjaan bisa dicarikan lewat perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya dan kalau tidak ada skil untuk bekerja maka dapat diberikan pelatihan yang menunjang untuk mencari pekerjaan,” ungkap Edi.
Edi juga berharap data-data bisa terus ter up date dan terintegrasi dengan kementerian maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar. Hal ini dimaksudkan agar bila para perusahaan melakukan CSR bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar program yang dilakukan bisa ikut menanggulangi masalah yang ada di Kukar terutama untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
Ia meminta kepala dinas untuk aktif berkoordinasi kepada kementerian teknisnya agar beberapa program nasional Kukar dapat ikut serta dan dapat dilaksanakan di Kukar.
“OPD tolong rajin-rajin berkoordinasi dengan kementerian teknisnya karena jangan hanya mengandalkan APBD saja (ini terbatas) tetapi yang perlu dikerjakan banyak,” pinta Edi.
Dalam kegiatan ini hadir Sekda Kukar Sunggono, Ketua Dewan Masjid Ustadz Bisron, Prof Iskandar, Forum Komunikasi TJSP Kukar Muslim Gunawan, OPD se-Kukar baik secara Luring maupun Daring, Camat Muara Kaman, Camat Samboja dan beberapa pelaku usaha dari perusahaan. (*)
