Samarinda, Kaltimnow.id – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan dampaknya terhadap daerah. Menurutnya, langkah efisiensi ini tidak boleh merugikan sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau berbicara efisiensi anggaran, ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang turun sampai ke daerah. APBD salah satunya bersumber dari pusat, dan alokasi khusus juga berasal dari APBD. Harapan kita, efisiensi anggaran tidak sampai merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” ujar Ismail, pada Senin (03/03/2025).
Ismail menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan harus tetap sesuai amanat Undang-Undang, yakni 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan, termasuk sarana dan prasarana sekolah yang mendukung lahirnya generasi emas 2045.
“Ketika kita berbicara peningkatan mutu dan sarana prasarana sekolah, ini semua menopang untuk generasi emas 2045. Kami berharap efisiensi anggaran tidak sampai masuk ke sektor ini,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain pendidikan, Ismail juga menyoroti pentingnya menjaga anggaran sektor kesehatan agar tidak mengalami pemangkasan yang berdampak buruk bagi masyarakat. Menurutnya, program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap mendapat perhatian penuh.
“Program-program unggulan dan prioritas, khususnya yang beririsan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, seharusnya tidak mengalami efisiensi yang berdampak buruk. Kalaupun masuk dalam efisiensi, jangan sampai menurunkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda)
