Samarinda, Kaltimnow.id – Permasalahan kawasan kumuh di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), terdapat sekitar 36 hektar kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh harus menjadi prioritas utama pemerintah kota. Menurutnya, program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang telah berjalan perlu implementasi yang lebih nyata dan terukur.
“Kami sudah meminta data rinci dari Dinas Perkim agar dapat diketahui dengan jelas wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Program Kotaku memang ada, tetapi implementasinya harus lebih nyata dan dilakukan secara bertahap,” ujar Ismail, pada Jumat (28/02/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan berbagai pihak terkait agar solusi yang diterapkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Bukan hanya sekadar rencana, kita memerlukan eksekusi yang terukur,” tegasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Samarinda.
Sementara itu, Dinas Perkim Samarinda menyatakan pihaknya tengah menyusun strategi dalam upaya penataan kawasan permukiman kumuh agar lebih layak huni. Beberapa program yang akan dijalankan mencakup perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan akses air bersih, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. (adv/dprdsamarinda)
