Jakarta, Kaltimnow.id – Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Setelah kebijakan tersebut memicu keresahan masyarakat, Presiden menginstruksikan agar pengecer elpiji bersubsidi kembali diizinkan beroperasi.
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, mengapresiasi langkah Presiden yang dinilai membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, keputusan ini sekaligus menjadi peringatan bagi para menteri agar setiap kebijakan selaras dengan visi dan misi kepala negara.
“Media melaporkan dengan sangat baik dampak dari kebijakan tersebut di lapangan. Sempat muncul anggapan bahwa Presiden membiarkan keputusan Menteri ESDM, tetapi itu terbantahkan setelah sikap tegas Presiden disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad,” ujar Teguh dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV, Jakarta, Selasa (4/2).
Selain kebijakan Menteri ESDM, Teguh juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, kebijakan tersebut, meskipun diklaim sebagai langkah efisiensi, bisa berdampak buruk pada pelayanan publik dan roda pemerintahan.
“Kebijakan umum Presiden Prabowo adalah menghindari kebocoran dan pemborosan, tetapi ini harus diterjemahkan dengan cara yang lebih kreatif. Jangan sampai pemotongan anggaran justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Teguh juga mengingatkan bahwa kebijakan para menteri harus mendukung pemerintahan, bukan sebaliknya. Ia mencurigai adanya kebijakan yang justru merusak kepercayaan rakyat terhadap Presiden.
“Saya curiga, ada menteri-menteri yang sengaja mengambil kebijakan yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Ini sangat tidak elok,” tutupnya. (*)
