Jakarta, Kaltimnow.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan di dalam Sidang tahunan MPR bahwa Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus belanjut, Selasa (16/8/2022) lalu.
Menurut orang nomor satu di Indonesia itu, pembangunan IKN tidak hanya untuk ASn saja, melainkan untuk para investor dan wirausahawan juga.
“Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya,” katanya.
Kendati demikian, adanya keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pembangunan IKN itu sendiri.
Sejak awal, sejumlah kalangan mempertanyakan skema pembiayaan pembangunan dan pemindahan IKN. Sebab, nilainya cukup fantastis, yaitu sekitar Rp466 hingga Rp486 triliun.
Pemerintah berencana pembangunan IKN baru berasal dari tiga sumber, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pembiayaan dari pihak swasta.
Pihaknya pun sebelumnya bercita-cita melaksanakan upacara HUT RI di tahun 2024 di IKN Nusantara. Yang merupakan tahun terakhir jabatan presiden Jokowi.
Dikutip dari CNN Indonesia, Manajer Riset dari Sekretarian Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Badiul Hadi menuturkan, Jokowi ingin meninggalkan kepemimpinannya melalui IKN. Pasalnya, pemerintah “tutup telinga” dan tetap jalan, walaupun mendapatkan sejumlah penolakan dari publik.
“Sepertinya Presiden Jokowi ingin meninggalkan legacy IKN yang selama ini belum tercapai dimimpikan oleh presiden pendahulunya. Jika melihat semangatnya yang sedemikian besar dan terkesan dipaksakan, minimal Kantor Kepresidenan jadi,” ujar Badiul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/8).
Tak hanya sampai disitu saja, Badiul juga menyoroti mengenai pendanaan proyek IKN. Ia pun berharap pemerintah tidak membebankan pada APBN dan tidak mengandalkan utang.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menuturkan sikap Jokowi yang teguh membangun IKN merupakan upaya pembuktian terhadap dirinya sebagai “Bapak Infrastruktur”.
“Saya melihat kalau IKN ini tidak jadi, maka itu akan menampar Jokowi dan akan mendegradasi Jokowi. Jadi selama ini Jokowi yang dianggap banyak membangun infrastruktur tapi kalau IKN-nya tidak jadi, maka akan hancurlah reputasi Jokowi sebagai Presiden,” tutur Ujang.
Sementara itu Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan public dari Universitas Trisakti membeberkan, pembangunan IKN tersebut merupakan proyek untuk “menyelamatkan muka” rezik Jokowi agar tidak dianggap fail.
Selain itu, terdapat alasan bisnis yang juge memicu pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN. Menurutnya, sejumlah pejabat dan pengusaha telah memiliki sejumlah tanah disana.
“Memang tanah-tanah yang ada di sana itu tanah-tanah konversi yang sebagian adalah pemiliknya para pejabat yang sekarang sedang menjabat. Jadi pejabat-pejabat sudah menduduki sekarang ataupun pengusaha-pengusaha yang sekarang berada di balik pemerintah sekarang. Tanahnya kan kebanyakan tanah konversi tambang kalau diperluas,” ujar Trubus.
Bertalian dengan itu, Trubus menduga akan ada kesepakatan politik yang dilakukan Jokowi agar proyek IKN tidak berhenti setelah ia lengser dari jabatan presiden pada 2024.
“Paling tidak dibuat kesepahaman. Mesti ada pembicaraan-pembicaraan deal-deal politik, paling tidak bahwa IKN itu akan tetap dilanjutkan oleh pemimpin yang ditunjuk,” pungkasnya. (Ant)
