Samarinda, Kaltimnow.id – Pandemi Covid-19 berdampak pada keberlangsungan dunia usaha yang berujung pada terganggunya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan.
Kondisi ini mengakibatkan sebagian perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian, hingga penutupan usaha. Tak heran, di masa pandemi faktanya banyak pekerja, salah satunya di Kaltim yang di PHK atau dirumahkan.
Menanggapi permasalahan itu, anggota DPRD Kaltim Salehuddin meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk fokus mencari solusi dari keadaan tersebut.
“Kami minta komitmen pemerintah untuk fokus menangani juga masalah tersebut, karena refocusing tidak dicantumkan fokus utamanya adalah kesehatan,” katanya saat dihubungi, Senin (24/05/2021).
Lanjut Salehuddin, dari laporan yang di terimanya, di tahun 2020 banyak terjadi lonjakan jumlah pengangguran terbuka sehingga jumlah kemiskinan pun meningkat.
Oleh karena itu, dia juga meminta OPD memaksimal kinerjanya untuk melahirkan program prioritas yang mengakomodir tenaga kerja yang di rumahkan.
“Kita sudah minta beberapa opsi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat kami melakukan audensi,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim itu.
Salehuddin juga mengatakan, agar dinas-dinas lain seperti perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pariwisata mengambil peran memberikan ruang atau fasilitas buat warga yang terkena PHK.
“BPD Kaltimtara juga seharusnya memberikan intensif atau keringanan terkait dengan pinjaman, agar jika ada masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuat UKM bisa di proses,” pungkasnya.
Penulis: Chintia
