Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan hearing terkait kelanjutan pembangunan jembatan Tering dan Melak Aji Tulur Jejangkat (ATJ), di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Senin (12/04/2021).
Hearing kali ini mengundang pihak terkait yaitu Dinas PUPR Kaltim, Balai Besar Jalan dan Jembatan (BBJJ), Wakil Bupati (Wabup) Kutai Barat, Dinas PUPR Kubar, Kabid Bina Marga dan lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Marthinus mengatakan, bahwa kelanjutan pembangunan jembatan Melak ATJ menjadi pembahasan yang penting dalam hearing tersebut.
“Bagaimana kita mencari solusi dan strategi untuk bisa melanjutkan pembangunan jembatan Melak ATJ yang sampai saat ini belum ada keputusan apakah dilanjutkan,” ungkapnya.
Lanjut Marthinus, komisi III memiliki opsi ingin membuat rencana atau design ulang jembatan itu. Namun tidak menutup kemungkinan struktur yang lama akan dipergunakan lagi.
“Nanti kita ajukan lewat APBD Daerah, APBD Provinsi dan APBN. Kenapa APBN harus terlibat, karena seperti yang saya katakan bahwa Kubar ini berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara (PPU). Kubar juga termasuk wilayah strategis di bidang wisata, adat ,dan sosial,” jelasnya.
Marthinus menambahkan, Komisi III juga mendorong untuk sesegera mungkin menyelesaikan kelanjutan jembatan Tering. Untuk Jembatan Tering itu kata Marthinus, sudah dianggarkan oleh provinsi sebesar Rp55 miliar.
“Segera mungkin kita koordinasikan dengan kepala daerah yakni Gubernur Kaltim untuk menyelesaikan proyek itu,” papar Marthinus.
Sementara itu, Wabup Kubar Edyanto Arkan berharap adanya kerjasama antara kabupaten, provinsi dan pusat terhadap kelanjutan kedua jembatan tersebut.
“Sebab, porsi kabupaten sudah cukup besar dalam pembangunan itu. Namun karena keterbatasan kemampuan maka perlu adanya bantuan dari APBD Provinsi dan APBN. Nampaknya dalam rapat ini telah disepakati pihak provinsi akan membantu dalam hal mengkoordinasikan dengan pusat,” lanjutnya.
Edyanto berpendapat agar jembatan itu jangan sampai menjadi salah satu kerugian karena pembiayaan yang sudah cukup besar. Sebab, apabila tidak dilanjutkan maka akan terjadi kerugian secara real, akibatnya tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, kita minta bantuan Pemprov Kaltim, dan saya bersyukur hari ini DPRD mengundang. Kesepakatan kita, pembangunan ini harus dikerjakan secara bersama-sama,” kata Edyanto.
Penulis: Chintia
