Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di kantor DPRD Kaltim, Gedung D lantai 5, pada Senin (18/04/2022).
Rapat dengar pendapat tersebut membahas program yang bekerja langsung menyentuh kepada perempuan dan anak.
Ketua Komisi IV Akhmed Reza Fahlevi, yang memimpin rapat, mengajukan kepada DKP3A agar pihaknya mengusulkan atau membuat program skala prioritas, sehingga mampu mencapai kinerja yang maksimal.
“Seperti program pemberdayaan perempuan, apakah perlu satu kawasan dibuat percontohan yang didorong informasi dan sarana prasarananya, atau program-program skala prioritas lainnya,” kata Reza
Lebih lanjut, dia meminta DKP3A mengupayakan program yang diminati perempuan yang masih bergelut di dunia prostitusi, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan memiliki masa depannya dan keluarga.
Selain itu, politikus Gerindra ini juga meminta agar program pemerintah pusat yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) lebih banyak dibentuk di Kaltim.
“Target misal satu tahun bisa berapa desa, nanti buat program yang jelas dan didukung sarana dan prasarananya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menambahkan, tingginya kasus kekerasan pada anak dan perempuan pada pelecehan seksual harus menjadi fokus perhatian yang perlu diselesaikan DKP3A Kaltim.
Menurutnya, keseriusan dalam mengurangi persoalan dimaksud tidak cukup hanya dengan melakukan imbauan dan sosialisasi saja akan tetapi harus melibatkan lembaga lain yang berkaitan agar pesan yang ingin disampaikan bisa tepat sasaran.
“Buat program yang jelas untuk menekan kasus kekerasan seksual dan anak terlantar, misalnya mulai dari kampanye dengan melibatkan sekolah dan kementerian agama serta tenaga medis, penyediaan spikolog bagi korban, pendampingan kuasa hukum dan lainnya,” tambahnya
Sementara itu, Kepala Dinas DKP3A Kaltim Nooryani Sorayalita mengatakan, upaya penanganan tentang pembinaan masyarakat dalam pemahaman perlindungan perempuan dan anak masih terus di genjot oleh pemerintah. Meski anggaran yang minim akibat terkuras belanja penanganan Covid-19, namun dia meyakini bahwa pihaknya terus berusaha optimal.
“Sampai sekarang kita terus lakukan sosialisasi kepada warga di Samarinda. Selain itu, kami juga turut serta melibatkan unsur lembaga lain yang berkecimpung di dunia perempuan dan anak,” pungkasnya. (adv/kmf/cintia)
