Samarinda, Kaltimnow.id – Terbentuknya Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), ditandai juga dengan pelantikan seluruh pengurus DPW ASDEKI Provinsi Kaltim yang dilantik langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASDEKI Khairul Mahalli.
Nuhgrahi Mawan yang dilantik sebagai Ketua DPW ASDEKI Provinsi Kaltim ini menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus yang telah melakukan persiapan pada kegiatan pelantikan hari ini.
“Luar biasa persiapan teman-teman pengurus Asdeki Kaltim dengan waktu yang singkat untuk pengurus diangkat secara aklamasi sampai tadi malam kita gladi resik, Alhamdulillah semua undangan hadir walaupun diwakili dan semua berjalan seperti yang kita harapkan,” katanya, usai pelantikan yang terlaksana di Ruang meeting Mandapa II, lantai 3, Hotel Fugo Big Mall Samarinda, pada Sabtu (28/10/2023).
Dirinya menyampaikan, kedapannya DPW ASDEKI Kaltim akan segera melakukan rapat internal pengurus untuk menyusun rencana-rencana kerja kedepan.
“Kami akan selalu bersinergi dengan pemerintah pusat, maupun daerah untuk ASDEKI lebih maju lagi,” ujar Nuhgrahi.
Untuk program ASDEKI di tahun 2024, kata Nuhgrahi, ialah ASDEKI Kaltim hadir yang akan segera merapat ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Program 2024 yang jelas didepan mata itu adalah IKN. Disini Asdeki Kaltim hadir, dan kami akan segera merapat ke IKN, kita akan menjamin kelancaran semua arus barang yang masuk di Kaltim yang berkaitan dengan IKN,” jelasnya
Dia juga mengatakan, dalam kepengurusan ASDEKI Kaltim ini perwakilan dari perusahaan Depo Kontainer yang ada di Kaltim ada sekitar 12 yang bergabung.
“Kita kemarin ada sekitar 12 orang, kalau dari Kaltim sendiri itu sekitar 8, yaitu Balikpapan 3 depo Kontainer, Samarinda 4 depo Kontainer, dan Berau 1 depo Kontainer jadi total 8 depo Kontainer yang sudah eksisting,” jelas Nuhgrahi.
Ditanya terkait pembentukan cabang untuk kedepannya, dirinya mengatakan akan menunggu arahan dari DPP.
“Sampai hari ini masih sampai DPW saja, kalau memungkinkan kedepan berkembang membentuk DPC kita akan segera bentuk,” ujarnya.
Dia juga berharap, dalam proses pembangunan IKN dapat menjadi jembatan antara perusahaan Depo Kontainer ke pemerintah, sebab selama ini tidak ada.
“Kemudian secara operasional, secara tarif-tarif depo selama inikan tidak ada payung hukumnya hanya kesepakatan seperti biasa, maka kedepan kita akan rapikan dan kita akan tertipkan,” harapnya.
“Untuk payung hukum sendiri dari pemerintah pusat dan daerah itu, dari tarif biar ada acuannya di payung hukumnya,” pungkas Nuhgrahi.
Penulis: Cintia Rahmadani
