Samarinda, Kaltimnow.id – Wakil ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun menginginkan agar Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Pertambangan segera dibentuk. Menurutnya, permasalahan tambang ilegal saat ini terjadi cukup kompleks sehingga dibutuhkan sejumlah kerjasama sejumlah pihak termasuk keterlibatan pihak DPRD.
“Ini menjadi hal yang prioritas untuk dibentuk lantaran menjawab permasalahan di tengah maraknya kasus pertambangan yang semakin kompleks. Selain itu dengan terbentuknya pansus setidaknya akan melibatkan berbagai Komisi yang ada di DPRD Kaltim,” kata Samsun, Senin (21/03/2021) siang.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku bahwa pembentukan Pansus saat ini masih sedang dilakukan pembahasan-pembahasan, sehingga masih belum bisa dipastikan jadwalnya. Hal ini dikarenakan pihaknya masih prioritaskan pembentukan Pansus yang menghasilkan produk hukum.
“Karena Pansus tambang ini hanya menghasilkan tindakan atau rekomendasi. Jadi kita prioritaskan dulu yang bisa hasilkan Peraturan Daerah (Perda),” terangnya.
Namun dalam waktu dekat, Samsun memastikan Pansus tersebut akan segera terealisasi.
“Tinggal didorong saja, saya yakin dalam waktu dekat kita bisa melihat hasilnya,” paparnya.
Samsun mengaku jika selama ini banyak laporan persoalan tambang ilegal tanpa dilakukan pengawasan dan penindakan.
“Banyak yang kami dengar masalah tambang illegal ini seolah menjadi pembiaran tanpa ditindak. Sebagai contoh aktivitas bongkar muat menggunakan jalan Provinsi sebagai jalur transportasinya di wilayah rute Samarinda-Bontang.
Dengan adanya pansus tersebut, lanjut Samsun, DPRD Kaltim setidaknya langsung terjun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaku pertambangan.
“Pansus dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah,” pungkasnya.
Penulis: Chintia
