Samarinda – Terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin meminta masyarakat Kalimantan Timur jangan menjadi penonton, tapi menjadi pelaku utama di semua.
“Kita menawarkan masyarakat Kaltim menjadi pelaku utama, baik itu di sektor ekonomi, budaya dan politik. Kita jangan ketinggalan dan jangan sampai orang Kaltim jadi pinggiran, itu ga benar,” kata Mahyudin pada acara Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Midtown Samarinda, Sabtu (16/11/2019).
Ia menyampaikan harus menyiapkan diri meraih kesempatan ini dengan baik dan maksimal untuk kepentingan masyarakat Kaltim khususnya dan Indonesia pada umumnya.
FGD dengan tema “Peluang dan tantangan bagi masyarakat Kalimantan Timur terkait rencana pemindahan ibu kota negara” akan menjadi bahan masukan dalam rangka merumuskan undang-undang yang terkait dengan ibu kota negara.
“Kita menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota. Dari situ kita mendapatkan masukan untuk bahan kajian kita juga untuk di sampaikan ke pemerintah,” ungkapnya.
Mahyudin mengatakan, tantangan terbesar dari diskusi ini adalah sumber daya manusia. Pasalnya dari data yang ada pada diskusi ini, orang berpendidikan sarjana di Kaltim hanya 27 persen, sementara lulusan SMA dan SMK 90 persen.
“Saya kira itu jadi tantangan kita untuk menghadapi ibu kota negara dipindah di Kaltim ini,” tegasnya. (kmn)
