Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (17/03/2025).
Rakor ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang melibatkan lima kementerian guna memperkuat sinergi dalam berbagai sektor strategis.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Kesepahaman ini menjadi dasar sinergi tugas dan fungsi antarinstansi dalam berbagai sektor, terutama terkait percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian konflik agraria, dan dukungan terhadap program strategis nasional,” ujar Akhmad Taufik Hidayat.
Selain membahas tata ruang dan agraria, rakor ini juga menyoroti implementasi program pembangunan 3 juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal ini, Pemkab Kukar menyatakan siap menyesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menginventarisasi tanah yang dapat dimanfaatkan dalam program tersebut, termasuk yang masuk dalam kategori bank tanah.
“Kami akan segera melakukan pemetaan dan menyiapkan skema pemanfaatan lahan agar program ini bisa berjalan optimal di Kukar,” kata Taufik.
Di sektor kesehatan, program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) juga menjadi fokus utama dalam rakor ini. Pemerintah pusat menegaskan bahwa layanan ini harus dimaksimalkan di puskesmas dengan dukungan anggaran dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar akan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya untuk menjalani PKG sebagai bentuk dukungan terhadap program ini.
“Kami akan memastikan ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana di puskesmas agar layanan ini berjalan optimal. Sosialisasi juga akan terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/rob)
