Samarinda, Kaltimnow.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengevaluasi apa yang menjadi rekomendasi pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2021 yang disampaikan saat rapat paripurna ke 13, di kantor DPRD Kaltim, gedung D lantai 6, pada Rabu (11/5/2022).
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang menghadiri rapat paripurna ke 13, mengungkapkan semua akan dilakukan evaluasi, termasuk pengelolaan aset yang sempat disinggung Ketua Pansus LKPj.
“Yang jelas ini kan perencanaan dahulu yang tidak kontinuitas, Stadion Palaran dibangun tapi tidak pernah ada perencanaan setelah itu akan diapakan, selama periode yang lalu tidak ada biaya pemeliharaan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kaltim, diakui Hadi Mulyadi, sering mengingatkan Pemprov Kaltim agar segera dilakukan rencana untuk pengelolaan.
Dia juga menganggap pemerintahannya bersama Gubernur Kaltim Isran Noor sebetulnya tertimpa sisa rencana yang tidak tepat. Kendati demikian, dia tak ingin berkeluh dengan apa yang telah ada, pihaknya berjanji akan maksimal dalam pengelolaaan.
“Nanti kita jajaki, ke swasta bisa, istilahnya agar tidak mubazir intinya, kita serahkan nanti siapa yang paling feasible (layak) mengelola itu, BUMD maupun swasta termasuk (aset) yang di Jakarta juga,” ujar Hadi.
Menyinggung terkait adanya 35 paket proyek yang belum rampung, apakah nanti bakal diselesaikan pada anggaran tahun 2022. Hadi mengatakan, Pemprov Kaltim bakal menyelesaikan apa yang menjadi PR di tahun sebelumnya.
Dia juga tak memungkiri, badai Covid-19 membuat realisasi anggaran belum maksimal.
“Itu semua dampak dari Covid-19, dari tahun 2020 dan 2021, kita berharap tahun ini selesai, nanti kita akan cek semua untuk dievaluasi, makanya dalam rekomendasi tadi tidak mau banyak basa-basi, harus serius,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
