Samarinda, Kaltimnow.id – Kebijakan penarikan retribusi dari kantin sekolah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda menjadi sorotan. Komisi II DPRD Samarinda mengaku baru mengetahui kebijakan tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan pihaknya akan memastikan apakah penarikan retribusi ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga menyoroti dampaknya terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mayoritas mengelola kantin sekolah.
“Soal penarikan retribusi di kantin sekolah, saya baru dengar. Nanti saya akan usut lebih lanjut,” ujar Iswandi kepada awak media, pada Kamis (27/02/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dievaluasi agar tidak membebani pelaku UMKM yang memiliki omzet terbatas.
“Kita juga harus melihat omzetnya. Kalau mereka masuk kategori usaha mikro, saya rasa itu tidak tepat,” tambahnya.
Politisi dari Partai PDI Perjuangan itu menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan sesuai aturan yang ada.
“Nanti kami akan cek lebih dulu soal itu,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda)
