Samarinda, Kaltimnow.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, bersilaturahmi dengan masyarakat Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Pada kesempatan tersebut, ia menerima banyak aspirasi dari masyarakat.
“Kehadiran kami sebagai anggota parlemen adalah sebagai jembatan atau penyambung keresahan, keinginan dan permohonan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah,” katanya.
Dirinya mengatakan, sebagai anggota parlemen untuk menjembatani aspirasi warga, Samsun menerima masukan terkait pembangunan di wilayah Kecamatan Tenggarong itu.
Sebab, menurut Samsun, wewenang di DPRD soal anggaran terus berproses dan diperjuangkan, namun tidak hanya itu, komunikasi menjadi kunci penting.
“Dengan komunikasi, kita bisa temukan banyak jalan untuk menuntaskan permasalahan,” ujarnya.
Legislatif Karang Paci itu, menyebutkan dengan ditemani kopi, dirinya dan warga Bukit Biru berdiskusi santai membahas berbagai isu, keresahan dan aspirasi untuk daerah ini.
Ada tiga hal yang disampaikan warga, ke Samsun dan tim, yaitu soal pemekaran Bukit Biru, penerangan jalan dan dampak tambang batu bara.
“Wacana pemekaran, selain sebagai langkah untuk memaksimalkan peningkatan pelayanan adminitrasi, pemekaran diyakini akan mampu mendorong percepatan pembangunan untuk masyarakat,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga mendapat masukan dari warga Bukit Biru, yang mengeluhkan kondisi penerangan jalan sangat minim sehingga menyulitkan mereka untuk beraktivitas di malam hari.
Selain itu, lanjut dia, mereka juga mengkhawatirkan dampak negatif dari aktivitas tambang batu bara yang berada di sekitar wilayah mereka.
“Tambang itu membuat debu dan polusi udara yang sangat parah. Tanaman petani berpotensi menjadi rusak dan hasil panen menurun. Ditambah lagi, tambang itu juga menguras air tanah dan menyebabkan banjir di musim hujan,” ujar Samsun.
Oleh sebab itu, Samsun berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan masalah penerangan jalan dan dampak aktivitas tambang di Bukit Biru. Ia mengatakan bahwa warga desa telah beberapa kali mengeluh soal itu.
“Kami hanya minta hak mereka sebagai warga negara yang layak mendapatkan pelayanan publik yang baik dan lingkungan yang sehat. Kami tidak mau kampung tersebut menjadi korban dari kepentingan bisnis yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (tia/adv/dprdkaltim)
