Samarinda, Kaltimnow.id – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke 44, dengan agenda jawaban Gubernur terkait Pandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung D lantai 6 kantor DPRD Kaltim, Selasa (11/10/2022).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan, selanjutnya dewan akan membahas lebih detail APBD 2023 di Badan Anggaran (Banggar).
Di mana, Banggar akan membahas terkait persoalan APBD 2023 ini, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program-program tahun 2023.
“Akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Banggar dan TAPD sebagai suatu pertimbangan, persetujuan, kesepakatan dan laporan akhir yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” jelasnya.
Hasan menambahkan, APBD Kaltim 2023 diproyeksikan sebesar Rp 15,1 triliun.
APBD 2023 akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastukur, serta penyelesaian beberapa kegiatan yang belum rampung pada tahun 2022.
“Termasuk RS Korpri, gedung Inspektorat yang dianggarkan lagi. Pendidikan dan juga bonus atlet. Mengakomodasi semua, harapannya sesuai lah ya,” tuturnya.
Dalam rapat Paripurna tersebut, Christianus Benny Staff Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesra, mewakili Gubernur Kaltim, mengatakan jawaban dan tanggapan Gubernur terhadap pandangan 8 fraksi DPRD Kaltim.
Benny mengatakan, berkenaan dengan beberapa hal yang mendapat perhatian diantaranya dari Fraksi Partai Golongan Karya.
Menurutnya pemerintah sependapat dengan Fraksi Golkar untuk mempertahankan kemandirian fiskal melalui penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Upaya pencapaian 8 direktif gubernur serta pencapaian program-program prioritas daerah, telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi,” ujarnya.
Di antaranya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru dan hibah bagi tenaga rohaniawan.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas, sejak 2019 hingga 2022 telah terealisasi beasiswa untuk kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang. Penciptaan lapangan kerja terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, serta sebesar 33.289 orang pada industri menengah dan besar,” rinci Benny.
Dia memaparkan, program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode 2019-2022 di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni (25.000 unit) dan lainnya.
Hingga capaiannya indikator makro pembangunan Kaltim, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian 76,88, laju pertumbuhan ekonomi 2,48 persen, angka kemiskinan 6,54 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen, indeks gini 0,334 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,05. (tia/adv/dprdkaltim)
