Samarinda, Kaltimnow.id – Untuk mendapatkan sensus yang 100 persen mencakup data masyarakat, pemerintah pusat menurun program pendataan Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.
Melalui Badan Pusat Statistik (BPS), program tersebut diharapkan dapat menjawab masalah data yang kerap terduplikasi, serta sebagai upaya mempercepat pananggulanan kemiskinan melalui bantuan tepat sasaran.
Diketahui, pendataan awal Regsosek dilakukan serentak secara nasional sejak 15 Oktober, dan akan berakhir pada 14 November 2022 mendatang.
Bukan hanya masyarakat biasa, pejabat pun menjadi sasaran pendataan. Seperti halnya Wakil Wali Kota Rusmadi Wongso yang menerima kedatangan petugas BPS Samarinda untuk dilakukan pendataan Regsosek tersebut, pada Jumat 21 Oktober 2022.
Rusmadi menyebut, hasil pendataan nantinya akan bersinggungan langsung dengan realisasi sejumlah program perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kota Tepian.
“Walaupun pemkot sendiri secara terpisah sudah mengumpulkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari Regsosek ini tujuannya untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Rusmadi.
Ia memaparkan, Regsosek yang dilakukan BPS Samarinda ke depan akan semakin membantu Pemkot Samarinda. Khususnya dalam mengidentifikasi data keluarga miskin ekstrem, tidak mampu, kurang mampu, maupun usaha kecil serta koperasi yang dirasa perlu untuk ditingkatkan.
Sehingga, lanjut Rusmadi, pendataan tersebut penting dilakukan karena turut pula menunjang program Social Security Number (SSN) milik pemkot.
“Kita punya program badan usaha milik RT, selain itu kita punya program 10.000 wirausaha baru, dengan Regsosek ini saya kira jadi sangat strategis,” paparnya.
Orang nomor dua di Samarinda itu menambahkan, pendataan yang dilakukan BPS menyasar per kartu keluarga (KK). BPS memiliki peta dengan teknologi geospasial, sehingga akan akurat jika ingin melihat jumlah warga miskin di Samarinda.
Terlebih pendataan dilakukan door to door, sekaligus menjadi bukti bahwa keluarga tersebut memang kurang mampu.
“Walaupun tadi disampaikan, hasil pendataan akan disampaikan pada proses konsultasi publik,” ujar Rusmadi.
“Dan ini keren saya kira. Jadi tidak ada lagi perdebatan di tingkat keluarga,” imbuhnya.
Lebih lanjut Rusmadi menjabarkan, terkadang fisik bangunan masih baik, namun tercatat sebagai keluarga tidak mampu.
“Mungkin suaminya jadi tumpuan keluarga kemudian meninggal dunia, tidak antisipasi, tidak ada usaha, bisa jadi jatuh miskin. Saya menemukan keluarga seperti itu. Nah, RT menjadi kunci dalam rangka membantu kita untuk Regsosek ini,” paparnya.
Sementara itu Kepala BPS Samarinda, Roosinawati membenarkan adanya kendala sejak Regsosek ini berjalan untuk pertama kalinya di ibu kota Kaltim.
Kendati demikian, pihaknya berupaya untuk melakukan persuasif ke warga termasuk mendatangi warga termasuk ketua RT di hari libur.
“Harus buat janji dulu. Begitu juga bagi keluarga-keluarga yang mau didata. Karena masih ada yang belum bisa ketemu,” ucapnya.
Sebagai informasi, BPS Samarinda mengerahkan sedikitnya 1.327 petugas, yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas dan koordinator kecamatan.
“Targetnya adalah melakukan pendataan sebanyak 259 ribu keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Samarinda,” pungkasnya. (adv/dry)
