Samarinda, Kaltimnow.id – Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Rusman Ya’qub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim membahas persoalan big data yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim. Data raksasa itu untuk membangun konektivitas data semua organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga terstruktur di satu titik.
“Kami membahas persoalan big data, Diskominfo Kaltim harus bisa mengejarnya,” ungkapnya usai melakukan RDP Pansus LKPJ di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (06/04/2021).
Selama ini, lanjut Rusman, tentang data penduduk atau pembangunan Kaltim itu terdapat dimana-mana. Jadi semua OPD itu memiliki data sendiri sehingga satu data dengan data lainnya saling bertabrakan.
Salah satu contoh kasus yang paling mendasar, kata Rusman, yaitu terkait bantuan sosial dampak Covid-19. Selama dua bulan berlangsung, tidak selesai verifikasi dan validasi datanya.
“Padahal Dinas Sosial (Dinsos) sudah ada data penerima bansos, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), juga Disperindagkop sudah ada datanya juga. Begitu disandingkan malah kebingungan sendiri, akhirnya validasi dan verifikasi memakan waktu,” tambahnya.
Padahal menurut Rusman, sistemnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seharusnya jika sudah terekam di NIK itu seluruh data sudah klop.
“Namun di kita tidak, namanya NIK doang tapi masih bisa begitu. Ini memperlihatkan betapa lemahnya sistem pendataan kita,” paparnya.
Rusman berharap, ke depannya harus ada sistem big data. Dengan satu syarat harus dikoordinasikan dan disepakati siapa pemegang kendali big data tersebut. Sedangkan yang lain sifatnya hanya mensupport berdasarkan teknis dan spesifikasi.
Ia mengatakan, persoalan ini muncul saat ingin membagikan bansos beberapa waktu lalu. Akibatnya, verifikasi data sampai memakan waktu hingga 2 bulan.
“Untungnya kabupaten/kota cepat tanggap, mestinya setiap satu bulan itu updating di masing-masing daerah lalu kirim. Di kita tidak, data tiga tahun masih muncul. Akhirnya ada penerima fiktif, walau sebenarnya tidak mau fiktif. Tapi sumber data yang diambil itu data fiktif,” pungkasnya.
Penulis: Chintia
