Samarinda, Kaltimnow.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyoroti isu penting mengenai insentif guru yang belum sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Menurutnya, hal ini menjadi isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius.
Sani, dalam pernyataannya, menekankan bahwa insentif guru di Kota Samarinda harus setidaknya sebanding dengan yang diterima di tingkat provinsi.
“Minimal kalau insentif guru SMP ke bawah tidak bisa lebih dari provinsi (SMA), setidaknya nilainya sama,” ujarnya.
Legislator dari fraksi PKS itu juga menyampaikan niatnya untuk mendorong peningkatan insentif ini dengan membuka jalur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendapatkan bantuan keuangan (bankeu) khusus untuk pendidikan di Kota Tepian ini.
“Di provinsi itu insentifnya sampai Rp 3 juta sedangkan di kota hanya Rp 700 ribu. Makanya kami akan perjuangkan semaksimal mungkin peningkatan insentif ini, minimal sama lah angkanya,” tambahnya.
Selain itu, Sani juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dia juga mencatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar di tingkat provinsi, dan berencana untuk mengalihkan anggaran tersebut ke kota.
Diharapkan langkah-langkah ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Samarinda serta memajukan dunia pendidikan di daerah tersebut.
“Jadi perlu adanya pengakuan yang lebih baik untuk upaya yang dilakukan oleh para guru di tingkat ini,” tandas Sani. (adv/dprdsamarinda)
