Samarinda, Kaltimnow.id – Sejumlah nelayan di Samarinda yang tergabung dari Kelompok Usaha Bersama (KUB), mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah yang seharusnya mudah mereka peroleh.
Haji Muhammad Ali selaku ketua KUB Nelayan Samudera Nusantara mengungkapkan, adanya dugaan kuota solar subsidi yang diterima oleh nelayan resmi berkurang, sehingga tak cukup untuk 300 para nelayan.
Ia menuturkan, selama enam bulan terakhir, dirinya mendapati data dan informasi yang berbeda dari Dinas Perikanan mengenai jatah BBM tersebut yang telah diatur sesuai dengan jumlah nelayan yang terdaftar.
“Awalnya laporannya 193 ton, namun diklarifikasi lagi menjadi 93 ton. Artinya, ada penyusutan 100 ton. Dan itu kami tidak tahu apa penyebabnya,” kata Ali dikutip dari Kaltimpost, Senin (22/8/2022).
Ia juga menjelaskan, BBM subsidi yang diberikan kepada nelayan itu atas hasil rekomendasi dari Dinas Perikanan, dimana sebelumnya telah dilakukan pengukuran kapal serta kapasitasnya.
“Jadi sudah ditahu itu jatah untuk setiap kapal. Dan itu membelinya pun tidak setiap hari, tapi ditentukan dari jenis kapalnya. Misalnya kapal balap itu sekitar tujuh hari sekali, dan kapal tongkol bisa 15 hari bahkan sampai sebulan sekali,” jelasnya.
Di tempat terpisah, pihak Pertamina menyampaikan bahwa kewajiban nelayan untuk melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Ali pun menegaskan, sebanyak 300 nelayang yang sudah terdaftar, telah mengantongi rekomendasi tersebut.
“Namun yang menjadi masalah adalah di mana kami bisa membeli solar subsidi itu. Sementara satu-satunya stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB) di Samarinda sudah tutup,” tutupnya. (Ant)
