Kutai Kartanegara, Kaltimnow.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen serius dalam penanganan masalah stunting dengan mengelontorkan dana sebesar Rp170 miliar melalui APBD-P 2023.
Saat ini, angka stunting di Kukar mencapai 16 persen, masih di atas target nasional sebesar 14 persen. Meski demikian, Pemkab Kukar optimis dapat menekan angka stunting hingga 10 persen dengan melibatkan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektoral.
“Jadi penanganan stunting di Kukar tidak hanya Dinkes saja, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut terlibat dalam penanganan stunting,” ucap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Martina Yulianti, pada Senin (13/11/2023).
Martina Yulianti menjelaskan, OPD yang terlibat dalam penanganan stunting diantaranya, Dinas Perumaham dan Permukiman (Perkim), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya.
“Contoh Dinas Perkim terlibat dalam mendukung lingkungan yang bersih, dengan memberikan bantuan sanitasi dan lainnya,” sebutnya.
Dia juga mengungkapkan, bahwa penanganan stunting pada tahun 2023 telah berjalan maksimal, mencatat penurunan prevalensi stunting menjadi 16 persen dari data sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa wilayah seperti Kecamatan Samboja, Loa Kulu, dan Loa Janan dianggap masih rawan stunting.
“Stunting di Kukar alami penurunan selama 2023 ini, tapi ada sejumlah wilayah yang dinilai rawan stunting diantaranya, Kecamatan Samboja, Loa Kulu, Loa Janan,” ungkapnya.
Terakhir, Yuli berharap, kolaborasi yang baik dari seluruh pihak untuk menangani permasalahan stunting di Kukar dengan tepat dan efektif.
“Saya harap seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan baik. Agar permasalahan stunting dapat terselesaikan,” harapnya. (adv/diskominfo kukar/rob)
