Samarinda, Kaltimnow.id – Dinilai kabinet gemuk, Pemerintah Vietnam mengurangi jumlah kementrian dan lembaga guna ciptakan aparatur administrasi agar lebih ramping dan efisien. Ada 13 kementrian dan sembilan lembaga yang sedianya akan dipangkas.
Selain kementrian dan lembaga, ada juga empat lembaga yang selevel dengan menteri, dan empat badan pemerintah yang bakal ikut dikurangi juga.
“Pengurangan ini berdasarkan resolusi tentang penyederhanaan dan pengoptimalan sistem politik,” kata Menteri Dalam Negeri Vietnam, Pham Thi Thanh Tra dikutip dari Vietnam News Agency (VNA), Senin (13/12/2024) kemarin.
Tra menjelaskan, pengurangan itu sebesar 15 sampai 20 persen. Hal ini mencakup pengurangan signifikan pada departemen umum, biro, departemen, dan organisasi layanan public.
Ia menegaskan bahwa perlu untuk membuat kebijakan yang menonjol untuk mengurangi dampak reformasi administrasi terhadap pegawai negeri serta memastikan hak-hak mereka selama proses perampingan.
Penataan ulang pemerintahan Vietnam akan berjalan seiring dengan pengurangan posisi staf dan peningkatan kualitas personel untuk memenuhi persyaratan dalam situasi baru.
Adanya restrukturisasi ini bertujuan untuk membangun aparatur yang elite, ramping, kuat, efisien dan efektif di bawah arahan Sekretaris Jenderal Partai To Lam.
Tidak hanya melakukan perampingan kementrian, negara Vietnam juga diketahui telah menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula 10 persen kini menjadi 8 persen.
Kebijakan ini telah berjalan pada awal 2024 dan diperpanjang berulang kali hingga akhir juni 2025 mendatang. Sebelumnya, pemerintah Vietnam akan mengkaji kembali kebijakan ini untuk kemudian diteruskan atau dicabut dan mengembalikan PPN menjadi 10 persen.
“Majelis Nasional Vietnam baru-baru ini menyetujui perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025. Barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN sebesar 10 persen akan terus menikmati pengurangan sebesar 2 persen tersebut dalam enam bulan pertama tahun 2025,” demikian tulis laporan Vietnam Briefing, pada awal Desember ini.
Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akibat Covid-19 dan gejolak ekonomi global yang mendera negara Vietnam.
Dilansir dari Vietnam Briefing, sejak berlakunya PPN 8 persen pada 1 Januari 2024, berdampak positif. Yaitu mengurangi biaya input bagi pebisnis di berbagai sektor.
Sejumlah langkah yang diambil Vietnam itu bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia baru saja menaikkan PPN menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini sebagai amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Selain menaikkan PPN, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi kabinet yang gemuk. Pasalnya dalam Kabinet Merah Putih terdapat 48 kementerian dan sejumlah bada. (Ant)
