Samarinda, Kaltimnow.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan tahap proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis Samarinda menjadi Rumah Sakit internasional dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang perlahan mendapat titik terang dari Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat di Balai Kota Samarinda, pada Rabu (15/02/2023). Saat ditemui, Andi Harun menuturkan pengembangan RSUD IA Moies Samarinda dapat lampu hijau dari dua Kementrian.
“Pagi tadi kedatangan tamu dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (KPPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI serta Kementerian Keuangan RI dalam rencana KPBU ini,” terangnya.
Andi Harun mengakui bahwa kehadiran rombongan Kementerian ini di rapat tersebut memberikan angin segar.
“Sebab pengembangan RSUD IA Moeis senilai Rp 808 miliar ini pendanaannya bakal dibiayai oleh Kementerian Keuangan RI,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunam Kementerian PPN/Bappenas Sri Bagus Guritno menyampaikan jika tugas Bappenas sudah selesai untuk melakukan pendampingan terhadap pembuatan studi pendahuluan.
“Nantinya apabila sudah di setujui, maka pembangunan RS IA Moeis akan disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang diajukan oleh pihak konsultan. Dan untuk proyek KPBU Rumah Sakit di Samarinda cukup berbeda dengan proyek KPBU di daerah lainnya. Untuk RS IA Moies proyek KPBU bisa berjalan cukup sekali persetujuan DPRD saja,” terangnya.
Ditambahkan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan RI, Bramantio, bahwa ia memastikan jika Pemkot Samarinda memiliki peluang tinggi untuk pendanaan pengembangan RSUD IA Moeis nanti melalui skema KPBU.
Sebab dia menyebut hal itu jelas bisa dilihat ketersediaan lahan yang ada saat ini di lahan RSUD IA Moeis cukup luas. Belum lagi ditambah kondisi pasien yang berobat juga tumpah ruah, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan infrastruktur bangunan.
“Jadi kami meminta agar Pemkot Samarinda segera mengajukan ke Kementerian Keuangan. Apalagi sampai hari ini belum ada proyek rumah sakit yang pecah telur pendanaannya melalui KPBU, semoga bisa diawali dari Samarinda,” paparnya.
Diketahui pihaknya juga telah menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk melakukan penyiapan dan mendampingi hingga proses lelangnya nanti.
“Sehingga upaya Pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur nanti tujuannya demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam bidang kesehatan,” pungkasnya. (mal/adv)
