Samarinda, Kaltimnow.id – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim) resmi memulai langkah agresif dan terukur untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada tahun anggaran berjalan.
Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Lora Sari, mengatakan upaya tersebut diwujudkan melalui rapat khusus pendataan dan penagihan yang melibatkan seluruh jajaran Bapenda kabupaten/kota serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kalimantan Timur.
“Langkah ini kami lakukan karena pemerintah provinsi harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak,” ujar Lora Sari di Samarinda, Selasa.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur terkait kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Audit tersebut menyoroti kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam rentang tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025 yang dinilai masih memerlukan sejumlah perbaikan manajerial.
Dalam rekomendasinya, BPK meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendataan secara periodik guna mencegah potensi kebocoran penerimaan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah
Opsen MBLB merupakan pungutan tambahan atas pajak mineral bukan logam dan batuan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan.
Melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi, Bapenda Kaltim berupaya memastikan seluruh aktivitas pertambangan mineral bukan logam di wilayah Benua Etam tercatat dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakan.
Kesamaan dan sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk menghindari sengketa perhitungan yang selama ini kerap menghambat proses pencairan dan pembagian hasil pajak daerah.
Bapenda Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rekomendasi audit hingga tuntas demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi pembangunan Kalimantan Timur. (Ant)
