Samarinda, Kaltimnow.id – Gelombang protes warga korban konflik agraria menggema di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (19/05/2026). Sekitar 200 warga dari berbagai daerah turun langsung dalam aksi bertajuk Ketuk Pintu Gubernur, menuntut pemerintah provinsi lebih serius menangani sengketa lahan yang melibatkan perusahaan tambang, perkebunan sawit hingga sektor migas.
Massa yang datang sebagian besar merupakan warga terdampak langsung konflik lahan. Mereka membawa berbagai tuntutan dan berharap pemerintah daerah tidak lagi bersikap pasif terhadap persoalan agraria yang dinilai terus berulang di Bumi Etam.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengatakan para peserta aksi berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Banyak di antaranya hadir mewakili keluarga yang menjadi korban sengketa lahan bertahun-tahun.
“Alhamdulillah massa kita ada sampai 200 orang, itu pun rata-rata korban semua. Kalau orang tuanya tidak bisa hadir, anaknya yang mewakili,” ujarnya di sela aksi.
Dalam orasinya, warga mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah konkret terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah. Meski penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, massa menilai gubernur tetap memiliki kewenangan administratif dan tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat.
“Kami meminta Pak Gubernur memperhatikan rakyatnya. Kalau memang ada perusahaan yang bermasalah dan tidak mampu menyelesaikan konflik dengan warga, gubernur juga punya kewenangan untuk bertindak, bahkan mengevaluasi izin HGU tersebut,” tegas Nina.
Ia menyebut sedikitnya terdapat sekitar 20 titik konflik agraria yang melibatkan perusahaan sawit, tambang hingga migas di berbagai daerah, seperti Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu.
Menurutnya, dampak konflik tersebut tidak hanya menyangkut sengketa kepemilikan lahan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan tempat tinggal warga. Salah satu yang disorot ialah proyek strategis nasional bendungan di Marangkayu yang disebut berdampak pada ratusan kepala keluarga.
“Korban proyek strategis nasional itu sampai 300 rumah, 300 kepala keluarga. Rumah mereka tenggelam semua,” katanya.
Setelah hampir dua jam menyampaikan aspirasi, massa akhirnya ditemui langsung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Kehadiran orang nomor satu di Kaltim itu disambut antusias warga yang sejak awal meminta pemerintah turun tangan langsung menyelesaikan konflik agraria.
Dalam dialog bersama warga, Rudy Mas’ud mengakui persoalan konflik lahan di Kalimantan Timur cukup kompleks karena melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari perkebunan, pertambangan hingga migas.
“Kami pastikan gubernur dan wakil gubernur berada di belakang rakyat Kalimantan Timur,” tegas Rudy di hadapan massa aksi.
Ia memastikan pemerintah provinsi akan mempelajari seluruh laporan masyarakat dan membuka kemungkinan langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti bermasalah.
“Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku, termasuk mencabut perizinan perusahaan yang berkaitan dengan konflik ini,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan Pemprov Kaltim segera berkoordinasi dengan ATR/BPN serta instansi terkait guna memverifikasi dokumen dan laporan yang disampaikan warga.
“Persoalannya berbeda-beda, ada perusahaan negara, swasta sampai oil and gas. Jadi kita selesaikan satu per satu,” pungkasnya. (dot)
