Samarinda, Kaltimnow.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim dan Administrasi Pembangunan (Adbang) Kaltim membahas tentang serapan anggaran Provinsi Kaltim tahun 2021, di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim, pada Senin (14/06/2021).
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan, secara keseluruhan terdapat 640 paket pembangunan yang ada di Kaltim. Kemudian untuk Dinas PUPR Kaltim sendiri terdapat 283 paket, dan ada sekitar 70 paket yang belum dilelang.
“Kita ingin memastikan kapan di lelang semua, kita khawatirkan diakhir tahun tidak bisa terserap khususnya program di Dinas PUPR,” ucap Sarkowi.
Lanjutnya, khusus di Dinas PUPR banyak program yang sudah ditunggu masyarakat, seperti jalan provinsi di Kabupaten Kukar dari simpang Lembuswana hingga ke Sebulu.
Diketahui untuk dana pembangunan jalan tersebut senilai Rp54 miliar dan sampai saat ini masih tahap lelang.
“Ini sudah enam bulan, ini kan kalau cepat di lelang otomatis bisa terlaksana dan bisa cepat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sarkowi, lelang harus dilakukan diawal tahun agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih baik, sesuai dengan instruksi oleh Presiden.
“Dapat penjelasan, perubahan regulasi, dan penggunaan sistem elektronik Surat Setoran Pajak Daerah elektronik (eSSPD) membuat banyak Administrasi yang harus disiapkan, kemudian program asistensi yang tadinya di Bappeda pindah ke BPKAD,” paparnya.
Sarkowi mengatakan, kelengkapan masing-masing OPD yang lambat dalam menyetor berkas persiapan lelang, juga menjadi salah satu faktor lambatnya proses lelang.
“Kita menekankan ke pemerintah agar program-program pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa cepat di nikmati oleh masyarakat,” ungkap Sarkowi.
Penulis: Chintia
