Samarinda, Kaltimnow.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kaltim untuk meminta dukungan dan perhatian anggaran daerah agar dapat menunjang program kerja termasuk bantuan kemanusiaan.
Komisi IV DPRD Kaltim menerima dengan baik kedatangan PMI Kaltim, yang mana seperti dikatakan Ketua PMI Kaltim Sayid Irwan, tugas PMI tidak hanya mengurus donor darah saja akan tetapi juga sebagaimana UU yakni penanggulangan bencana, penanganan pengungsian, bantuan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan korban, air bersih dan lainnya.
“Dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada dana hibah dari 2018 sebesar Rp 300 juta, 2019 sebesar Rp 500 juta, 2020 kosong, dan Rp 500 juta di 2021. 2022 belum ada, oleh sebab itu minta dukungan DPRD Kaltim,” tuturnya, pada Senin (01/08/2022).
Dirinya juga menyampaikan, lima dari tujuh Unit Donor Darah (UDD) PMI perlu mendapat dukungan penguatan manajemen dan pelayanan sehingga kedepannya program pembinaan dan pengembangan PMI kabupaten/kota se-Kaltim, dapat terlaksana dengan baik.
”Selain itu, produksi darah di tahun 2021 sebanyak 44,323 ribu kantong, untuk tahun 2022 semester satu sebanyak 31,258 ribu kantong. Perlu kami sampaikan pula bahwa utang BPJS pada UDD unit AWS mencapai Rp 4 miliar,” ungkap Irwan.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fahlevi, mengaku mendukung PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang tidak hanya mengurus tentang donor darah yang memang diperlukan oleh pasien di rumah sakit tetapi juga kegiatan lain yang sangat membantu masyarakat.
“Ini akan menjadi perhatian Komisi IV dan akan menggelar rapat dengan Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya terkait mekanisme agar PMI bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan tupoksinya agar bisa menjalankan kinerja dengan maksimal,” katanya, saat ditemui media usai rapat.
Ditanya perihal dengan piutang BPJS kepada UDD unit AWS sebesar Rp 4 miliar, Reza mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan dan mempertanyakan kepada BPJS.
“Dalam waktu dekat Komisi IV akan ada pertemuan dengan BPJS, nanti akan kami pertanyakan,” pungkasnya. (cintia/adv/kominfokaltim)
